Amnesty International Indonesia Bicara Isu Revisi UU TNI Cara Prabowo Lepas dari Geng Solo Jokowi

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bicara soal isu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi cara Presiden Prabowo Subianto lepas dari bayang-bayang presiden sebelumnya, Jokowi.

Menurutnya, isu tersebut bisa jadi benar.

Sebab, saat ini, para petinggi TNI masih diisi oleh orang-orang pilihan Jokowi, yang disebut-sebut sebagai Geng Solo.

Hal itu disampaikan Usman di program On Point with Adisty Larasati, Youtube Kompas TV, Jumat (21/3/2025).

"Karena kan panglima yang sekarang yang sekarang panglimanya Presiden Joko Widodo Demikian pula kepala-kepala stafnya bahkan Kepala Staf Angkatan Darat menantunya Pak Luhut Pandjaitan," kata Usman.

Usman memaparkan, mengganti petinggi TNI dengan jenderal yang disukai presiden, atau cara favoritisme, terjadi pada era Orde Baru.

"Itu hal yang biasa kan di dalam masa Orde Baru. Bahkan Presiden Soeharto sering kali menerapkan favoritisme."

"Ada jenderal-jenderal tertentu yang difavoritkan sehingga mendapatkan perkembangan naik kenaikan pangkat yang cepat gitu, terutama yang pernah menjadi ajudannya. Nah sekarang juga begitu," paparnya.

Favoritisme militer juga terjadi presiden-presiden setelah Soeharto. Usman pun menjelaskan latar di balik penunjukkan jenderal pada jabatan tertentu berbasis favoritisme.

"Selalu seperti itu, memang karena pengaruh politik militer di masa Orde Baru masih besar, sehingga sering kali konflik-konflik di antara elite sipil itu juga termanifestasi di dalam konflik-konflik di dalam elite militer.

"Nah elite sipil tertentu punya elite militer tertentu gitu. Jadi ada jenderal-jenderal yang kerap kali memiliki afiliasi pada tokoh presiden tertentu," jelas Usman.

Usman pun menyontohkan Jokowi yang menjadikan pejabat Polri atau TNI semasa dia Wali Kota Solo menjadi Kapolri dan Panglima TNI ketika dia presiden.

"Kayak Pak Jokowi waktu itu dipandang selalu apa, cenderung membawa Geng Solonya ya dari mulai Pak Sigit yang sekarang jadi Kapolri bekas Kapolres Surakarta, sampai dengan Pak Agus Subianto gitu kan yang sudah disiapkan dari awal," paparnya.

Menurut Usman, favoritisme tidak salah asalkan tetap mensyaratkan pembinaan karir.

"Nah hal seperti ini sebenarnya tidak salah asalkan memperhatikan sistem pembinaan karir di militer," kata Usman.