Bro Ron Nasihati Dishub Dadang Kosasih yang Viral Dituduh Minta Jatah Preman: Kasihan Bini Lo Nangis

TRIBUNJAKARTA.COM - Aktivis media sosial, Ronald A Sinaga, atau yang akrab dipanggil Bro Ron, menemui Dadang Kosasih, Kabid lalu lintas dan angkutan umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor. 

Bro Ron menemui sosok pejabat dishub tersebut yang belakangan sempat menjadi 'bulan-bulanan' publik gara-gara dituduh memotong uang kompensasi sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

Padahal, tuduhan tersebut tidak benar. 

Bro Ron pun memastikan kembali kepada Dadang terkait tuduhan itu. 

Ia lalu membuat video bersama dengan Dadang.

"Jadi, kemarin itu lo yang palak enggak tuh sopir?" tanya Bro Ron ke Dadang, seperti dikutip dari Instagram pribadi Bro Ron yang diunggah pada Senin (14/4/2025). 

"Gila-gila enggak sama sekali, salah. Salah besar. salah narasi sehingga beredar seperti ini," jawab Dadang. 

Bro Ron pun kembali menanyai siapa sebenarnya yang minta jatah dari uang kompensasi tersebut. 

"KKSU, Organda atau asosiasi para angkot," jawab Dadang lagi. 

Bro Ron lalu meminta ponsel milik Dadang ditunjukkan ke publik. 

"Tunjukkin HP lo, guys ini HP-nya, sori bukan merendahkan ya, bukan HP tukang palak," kata Bro Ron. 

Sembari bercanda, Bro Ron pun memperingatkan kepada Dadang agar tidak bertindak mencurigakan sebagai pejabat publik. 

"Tenang aja, kalau dia (Dadang) aneh-aneh gua yang ngegas. Kalau gue yang ngegas, kasihan bini lo nangis karena bininya ngefans sama gua," pungkasnya. 

Bukan Dadang

Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

Namun, belakangan, ia meralatnya. 

Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

"Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi," ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

"Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat," lanjutnya. 

Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

"Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU," katanya. 

Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

Dadang sempat meradang

Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

"Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi," ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

"Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela," jelas Dadang. 

"Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya," tambahnya. 

Sebut KKSU yang minta jatah

Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) 'kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi'. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU," ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

"Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

"KKSU," jawab Dadang.

Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

"KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan," ujar Dadang.

Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

"Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi," ujar Dadang.

Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

"Ada oknum dishub kabupaten motong?" tanya Dedi.

"Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir," ujar Dadang.

Hanya keikhlasan sopir

Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi," ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya