Nilai Menkeu Purbaya Melembek ke Jokowi soal Whoosh, Rocky Gerung Pertanyakan Konsistensi SIkap

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Keuangan ( Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai melembek terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi soal utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Hal itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung berdasarkan pernyataan Purbaya di depan publik.

Seperti diketahui, proyek Whoosh gencar dijalankan dan diresmikan oleh Jokowi pada eranya menjabat RI 1.

Perubahan perencanaan kerja sama dari yang sebelumnya bersama Jepang, dan beralih ke China dengan bunga utang yang lebih besar pun diputuskan Jokowi.

Kini, Whoosh menjadi beban negara karena utangnya yang jumbo mencapai Rp 116 triliun.

Purbaya sempat tegas bersikap tidak akan mengizinkan pembayaran utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang memperoleh dividen sekitar Rp 90 triliun per tahun harus mau menanggungnya.

Jokowi sempat bungkam saat ditanya soal utang proyek yang digarapnya itu tak mau ditanggung negara.

Jokowi Bicara Whoosh

Terbaru, Jokowi bersuara menjelaskan soal kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu.

Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).

Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.

Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.