Pantas Ono Surono Sekarang Berani, Ada Pegangan Kuat 'Goyang' Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi

TRIBUNJAKARTA.COM - Pantas saja Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono berani menggoyang atau menyinggung kebijakan yang dibuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ada pegangan dan landasan kuat sehingga Ono Surono kini bertindak aktif mengomentari kebijakan sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut.

Kebijakan yang selalu diperdebatkan oleh Ono Surono adalah barak militer yang kini gencar dijalankan Dedi Mulyadi.

Barak militer mulai dijalankan di Purwakarta dan mendapatkan atensi khusus Dedi Mulyadi.

Bahkan, para pelajar anak nakal yang dikirim ke barak militer kerap dipantau dan dikunjungi langsung oleh KDM.

Kendati begitu, kebijakan tersebut kini disoroti serius oleh Ono Surono.

Dalam beberapa kesempatan, Ono Surono mengkriti kebijakan militer yang dianggapnya menyimpang dari sistem pendidikan nasional.

Tak cuma itu, sosok yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu menyebut bila kebijakan barak militer berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak (program barak militer)," ujarnya di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025), dilansir dari TribunJabar.id.

Ono Surono mempunyai landasan dan dorongan kuat sehingga berani menentang kebijakan Dedi Mulyadi.

Menurutnya sudah ada bukti yang didapatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Temuan terbaru dari KPAI dari hasil penelusuran di lapangan menjadi bukti kuat kebijakan barak militer terdapat pelanggaran.

Temuan itu mulai dari pemaksaan kepada anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut program.

Temuan lainnya yakni ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

Dua hal itu yang ditemukan KPAI.

Untuk itu, Ono Surono kini berpegan teguh dengan keyakinannya menentang kebijakan barak militer program buatan Dedi Mulyadi.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas."

"Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," tegas Ono Surono.

Kini Ono Surono mempunyai pegangan kuat dan bakal berada di garda terdepan bersama KPAI.

Ono menyatakan akan berdiri bersama KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada Gubernur Dedi Mulyadi.

Ono menilai langkah KPAI sebagai bentuk pengawasan yang sah dan penting untuk menjaga arah kebijakan pendidikan yang berpihak kepada anak.

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu," katanya.

"Saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," tegasnya.

Dedi Mulyadi Minta KPAI Bantu Tangani Anak

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tak cuma mengomentari program barak militer, tapi diharapkan turun tangan membantu menangani permasalahan anak nakal.

Dedi Mulyadi menantang KPAI untuk turut terlibat dalam proses pendidikan anak-anak bermasalah.

"Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama," kata Dedi Mulyadi dikutip dari TribunJabar, Senin (19/5/2025).

"Jangan hanya berkomentar dari jauh, tapi ambil peran dalam mendidik anak-anak," tambahnya.

Dedi menganggap, lingkungan di luar barak justru lebih berbahaya bagi remaja.

Kondisi di barak militer, kata Dedi, anak-anak bisa lebih terkontrol dan memiliki disiplin ketat. 

Ia meminta para pelajar untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perilaku menyimpang. 

Orang tua dan lingkungan sekitar pun, kata Dedi, diminta lebih peduli terhadap aktivitas remaja.

"Anak ini kembali ke 'neraka', lingkungan yang luas dan mereka tidak ketahui, bahkan ada kemungkinan mereka bisa dibacok oleh orang tak dikenal, di barak militer lebih merasa aman," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kolonel Arm Roni Junaidi, menyatakan pihaknya siap terus membantu pemerintah daerah dalam program pembinaan karakter pelajar. 

Ia memastikan tidak ada kekerasan dalam proses pelatihan dan berjanji akan meningkatkan kenyamanan fasilitas barak ke depannya.

“Ini murni untuk pembinaan. Fasilitas akan terus kami benahi agar para pelajar merasa nyaman, dan tentu saja kami pastikan tidak ada kekerasan,” kata Roni.

Sebelumnya, KPAI menemukan sejumlah pelajar diancam tidak naik kelas jika menolak ikut pelatihan karakter di barak militer.

Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPAI Jastra Putra usai melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang.

“Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang,” ujar Jastra dalam konferensi pers yang digelar melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Jastra juga menyoroti temuan bahwa tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang siapa yang memberikan rekomendasi untuk memilih para pelajar agar mengikuti program tersebut.

“Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Tentunya ini harus dikaji lebih jauh agar kami bisa memberikan rekomendasi kepada psikolog profesional,” jelas Jastra.

Wamendagri Sepakat Evaluasi Program Barak Militer

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan sepakat untuk mengevaluasi program pendidikan anak bermasalah di barak militer tersebut.

Meski Dedi Mulyadi telah menyiapkan sistem evaluasi internal, Bima menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan penilaian tersendiri terhadap efektivitas program itu.

"Saya kira menarik untuk melihat hasilnya. Tentu tidak bisa secara cepat mengetahui dampaknya, tapi penting untuk dilakukan evaluasi," katanya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Bima Arya mengatakan, jika program terbukti memberikan hasil positif, maka dapat dilanjutkan dan diperkuat.

Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah.

"Kalau bagus, bisa terus dikuatkan. Kalau ada catatan-catatan, pasti diperbaiki," jelasnya.

(TribunJakarta/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya