Ditolak Gubernur Jateng, Kebijakan Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Justru Mau Ditiru Walkot Semarang

TRIBUNJAKARTA.COM - Kebijakan pembinaan militer ala Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro kontra.

Ada kepala daerah yang jelas-jelas menolak, namun ada juga yang  mendukung dan menimbang untuk menirunya.

Di antara yang ingin meniru itu adalah Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Sikap Agustina menuai sorotan, sebab, level kepala daerah di atasnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, terang-terangan menolak program dengan pendekatan militer itu.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk dibina.

Pembinaan dilakukan di sejumlah markas TNI, di antaranya Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Bandung.

Kemarin, Selasa (20/5/2025) sebanyak 273 pelajar di Jawa Barat dinyatakan lulus setelah 14 hari dibina di Rindam III Siliwangi.

Selain siswa nakal, Dedi juga berencana akan mengirim pemuda bermasalah yang melakukan aksi premanisme ke barak militer.

Ingin Tiru Dedi Mulyadi

Mengutip TribunJateng, Agustina mengaku akan mempertimbangkan kreak atau gangster yang kerap meresahkan warga Semarang untuk dikirim ke barak militer.

Menurut Agustina, ide atau gagasan tersebut patut ditiru untuk menangani permasalahan kenakalan remaja.

Hanya saja, kebijakan itu tidak bisa langsung ditiru, melainkan perlu dipelajari terlebih dahulu.

"Ide Gubernur Jabar itu bagus, tapi saya baru membaca soal itu di media. Tidak langsung bisa ditiru, harus dipelajari dulu. Kami akan kirim pegawai Pemkot Semarang untuk belajar ke Pemprov Jabar," tutur Agustina, Senin (19/5/2025). 

Selain perlu mempelajari mengenai konsep barak militer ala Gubernur Jabar, menurut Agustina, mengirim anak barak militer juga perlu pertimbangan mengingat akan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. 

Pemkot Semarang bakal menghitung apakah anggaran bisa tercover melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Program tersebut juga berkaitan dengan penggunaan uang negara. Misalkan uang negara nggak bisa dipakai, kami harus mengumpulkan warga Kota Semarang yang mau membantu," ujarnya.