Rekrutmen PPSU Dikeluhkan Warga, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Desak Transparansi dan Batasan Usia

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT – Proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di sejumlah kelurahan di Ibu Kota menuai keluhan dari warga.

Mereka menyoroti ketidakjelasan dan ketertutupan proses seleksi yang berlangsung, bahkan sejak rekrutmen sebelumnya di Balai Kota beberapa bulan lalu.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat yang merasa kecewa lantaran tidak ada kejelasan soal siapa yang lolos dan kapan hasil diumumkan.

“Kami menerima banyak sekali keluhan dari warga mengenai proses rekrutmen PPSU yang saat ini berlangsung di kelurahan-kelurahan,” kata Justin dikutip TribunJakarta.com, Kamis (3/7/2025).

“Begitu pula dengan rekrutmen yang dibuka di Balai Kota beberapa bulan lalu, sampai hari ini tidak ada kejelasan siapa yang lolos, dan hasilnya pun tidak pernah dibuka ke publik,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa banyak warga yang datang langsung ke Balai Kota dan rela antre sejak pagi demi mendapatkan pekerjaan. Namun, tidak adanya transparansi dalam pengumuman hasil seleksi membuat mereka kecewa.

“Padahal ini menyangkut harapan warga Jakarta yang sedang mencari pekerjaan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar,” ungkapnya.

Atas dasar itu, PSI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk membuka proses rekrutmen PPSU secara lebih transparan dan komunikatif.

“Harus jelas daftar ke mana, syaratnya apa, dan prosesnya bagaimana. Jangan sampai warga merasa disisihkan karena prosesnya tertutup dan tidak jelas,” tegas Justin.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tidak adanya segmentasi usia dalam proses pendaftaran PPSU, yang menurutnya membuat persaingan makin sesak.

“Rekrutmen PPSU ini juga menjadi sesak karena tidak ada segmentasi untuk menyaring para pendaftar berdasarkan usianya. Kami menilai perlu adanya segmentasi yang lebih tepat dalam penempatan tenaga kerja,” katanya.

PSI mendorong agar formasi PPSU diprioritaskan untuk warga berusia 40 tahun ke atas, dengan alasan anak muda seharusnya diarahkan ke pekerjaan yang lebih mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Bukan karena yang muda tidak pantas, tapi karena anak-anak muda kita justru perlu diarahkan ke lapangan kerja yang mendorong produktivitas ekonomi lebih tinggi,” terang Justin.

Ia pun mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan bijak, kondisi bonus demografi justru akan berbalik menjadi kerugian.

“Anak-anak muda kita bisa terjebak dalam pekerjaan berupah rendah, dengan output yang minim. Itu akan  menjadi kerugian jangka panjang, baik bagi mereka sendiri maupun bagi Jakarta secara keseluruhan,” tutupnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya