Polemik Banjir Jakarta Antara Pramono dan Dedi Mulyadi: Kiriman Atau Masalah di Hilir

Banjir menjadi polemik Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

TribunBekasi.com/Muhammad Azzam/TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Banjir menjadi polemik Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pramono menyebut banjir Jakarta salah satunya disebabkan karena kiriman aliran air dari Bogor.

Dedi pun membantah dengan argumen hukum alam bahwa air mengalir dari dataran tinggi ke rendah.

Ia juga bicara soal pentingnya pembangunan di hilir, termasuk Jakarta, yang mengindahkan kelestarian alam.

Bantah Banjir Jakarta Kiriman Bogor

Dedi menanggapi pernyataan Pramono saat hadir di acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Kamis (10/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

“Enggak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu aspek siklus alam,” kata Dedi.

Dedi mengakui bahwa perubahan alih fungsi lahan dan persoalan tata ruang di wilayah Bogor turut memberikan kontribusi terhadap kondisi lingkungan saat ini. 

Namun ia menyebut bahwa sebagian besar pelaku di balik perubahan tata ruang tersebut bukan berasal dari wilayah setempat.

“Kalau mau kita jujur, perubahan alih fungsi lahan dan tata ruang di Bogor juga kan para pengusahanya dari mana. Gitu lho,” ujarnya. Terkait keberadaan Bendungan Ciawi yang dibangun sebagai infrastruktur pengendali banjir Jakarta, Dedi menyebut fungsinya hanya bersifat sementara menahan air.

Karena itu, upaya penataan wilayah hilir dinilai menjadi langkah penting berikutnya.

“Bendungan Ciawi itu kan merupakan bendungan yang airnya mampir, terus kan jalan.

Itu kan diperlukan langkah-langkah hilirisasinya. Hilirnya harus segera ditata,” tegas Dedi.

Ia menilai banjir akan tetap menjadi ancaman selama kondisi sungai tidak ditangani secara menyeluruh. 

“Selama sungainya masih dangkal, selama sungainya masih sempit, selama rawa-rawa terus diuruk untuk pembangunan, banjir pasti akan terus terjadi,” katanya.

Dedi memastikan, upaya perbaikan terus dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Salah satunya adalah revisi tata ruang serta penertiban bangunan yang berdiri di atas daerah aliran sungai (DAS).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved