Urgensi Kartu Janda Jakarta Dipertanyakan, Pengamat Dukung Keputusan Pramono: Celah Baru Korupsi! 

“Keputusan mas Pram sudah tepat itu, ya karena memang tidak perlu, karena enggak ada urgensinya juga,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinsos DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengatakan, bagi penerima bansos yang dicoret dari daftar penerima bantuan masih bisa melakukan penyanggahan data.

Pasalnya, Dinsos DKI memang secara rutin terus melakukan pemadanan data guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Pemadanan data selalu kami lakukan, karena kondisi orang kan berubah. Tapi bisa juga disanggah,” ucapnya.

Iqbal bilang, banyak ditemukan kasus dimana penerima bansos justru terdata memiliki kendaraan pribadi seperti mobil.

Biasanya hal ini terjadi karena data mereka digunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Usulan Disampaikan

Usulan soal Kartu Janda Jakarta disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan 2025.

Kartu Janda Jakarta ini pun pertama kali disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Jamilah Abdul Gani.

“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta atau KJJ,” ucap Jamilah, Senin (21/7/2025).

Ia menyebut, KJJ masuk dalam usulan Gerindra berdasarkan aspirasi dari masyarakat saat masa reses.

Hanya saja, tidak semua janda akan mendapatkan bantuan, ada kriteria khusus untuk mendapatkan KJJ.

“Program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda berusia 45-60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.

Usulan ini pun turut diamini oleh Anggota Fraksi PAN DPRD Jakarta Bambang Kusumanto.

“Tadi kita mendengar ada usulan yang menarik, yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta. Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini,” kata dia.

Pramono Tanggapi Aneh

Menanggapi usulan Kartu Janda Jakarta, Gubernur Pramono Anung menolak mentah-mentah.