Polemik Kartu Janda Jakarta: Gerindra Bilang Pramono Pikiran Kotor hingga Kadinsos Tak Humanis

TRIBUNJAKARTA.COM - Usulan program Kartu Janda Jakarta menjadi polemik.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menganggap usulan tersebut aneh. Sedangkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jakarta, Iqbal Akbarudin memilih lepas tangan.

Mendengar jawaban Pramono dan Iqbal, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Yudha Permana ngegas.

Ia menilai Pramono tidak berpikir jernih saat mencermati usulannya. Sementara, Kadinsos dinilai tak humanis karena memberi jawaban yang tidak realistis.

Usul Disampaikan

Usulan soal Kartu Janda Jakarta disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan 2025.

Kartu Janda Jakarta ini pun pertama kali disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Jamilah Abdul Gani.

“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta atau KJJ,” ucap Jamilah, Senin (21/7/2025).

Ia menyebut, KJJ masuk dalam usulan Gerindra berdasarkan aspirasi dari masyarakat saat masa reses.

Hanya saja, tidak semua janda akan mendapatkan bantuan, ada kriteria khusus untuk mendapatkan KJJ.

“Program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda berusia 45-60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh diami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.

Usulan ini pun turut diamini oleh Anggota Fraksi PAN DPRD Jakarta Bambang Kusumanto.

“Tadi kita mendengar ada usulan yang menarik, yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta. Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini,” kata dia.

Pramono Tanggapi Aneh

Menanggapi usulan Kartu Janda Jakarta, Gubernur Pramono Anung menolak mentah-mentah.

Tak hanya menolak, Politikus PDIP itu bahkan menyebut ide program tersebut aneh.

“Aneh-aneh aja, enggak lah,” ucapnya daat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dianggap Pikiran Kotor