Polemik Kartu Janda Jakarta: Gerindra Bilang Pramono Pikiran Kotor hingga Kadinsos Tak Humanis

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menganggap usulan program Kartu Janda Jakarta aneh

Yudha (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar) dan Pramono (Tribunjakarta/Dionisius Arya Bima)
PIKIRAN KOTOR - Kolase foto Anggota DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Yudha Permana di Kantor DPRD Jakarta, Kamis (24/7/2025) (kiri) dan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). Yudha singgung pikiran kotor saat usulnya soal Kartu Janda Jakarta dicap aneh Pramono (kanan). 

"Usia sampai 60 itu sebenarnya tergolong usia produktif, kedua kita juga punya OPD (organisasi perangkat daerah) tentang pemberdayaan perempuan, mungkin di pemberdayaan perempuan lebih bisa approach (dorong) ke sana," kata Iqbal dalam rapat. 

Menanggapi jawaban Kadinsos, Yudha Permana langsung meminta jajaran Dinas Sosial turun ke lapangan agar mengetahui kondisi masyarakat. 

"Turun ke masyarakat temui cek langsung ke masyarakat, kalau dibilang usia produktif maka tidak perlu lagi bantuan pemerintah, saya rasa jawaban itu sangat tidak humanis," tegasnya. 

Menurut Yudha, usia produktif yang dimaksud Kadinsos sudah tidak sesuai realita karena faktanya warga sulit mencari kerja. 

"Pertama kita cari kerja susah, bapak bilang 45-60 usia produktif, saya tanya ada enggak kantor yang mau nerima pegawai umur 55 tahun, saya tidak terima kalau jawabannya seperti itu," ketus Yudha. 

Menurut Yudha, diskusi terkait Kartu Janda Jakarta tidak akan memiliki kesepahaman jika Dinas Sosial tidak memiliki data yang lengkap terkait warga berstatus janda. 

"Ini enggak akan ketemu. Karena prinsip kita berbeda kalau memang bicara hitam di atas putih benar usia produktif tapi fakta di lapangan jauh berbeda," ucap Yudha. 

"Jadi saran saya pak kadis dan tim sering turun ke masyarakat, bisa didata, jadi kajiannya bukan sekadar hitam di atas putih didata berapa janda usia 45 sampai 60 tahun di bawah garis kemiskinan itu dicatet pak karena mereka untuk makan sehari-hari aja susah," sambungnya. 

Yudha mengaku bertemu contoh kasus yang dialami warga bernama Elia, janda dua anak yang cerai mati dan mengalami kesulitan ekonomi tapi tidak ada uluran tangan pemerintah.

"Ada tadi Ibu Elia, dia sebatang kara anaknya dua, dua-duanya anaknya tidak dapat KJP Plus dibatalkan nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Makanya saya sampaikan tolong jawabannya yang humanis dengan pikiran jernih hati yang jernih," tegas dia.

Yudha juga dalam rapat tersebut menyingung jawaban Gubernur Pramono Anung yang merespons usulan Kartu Janda Jakarta sebagai sesuatu yang aneh. 

"Apalagi pak Gubernur bilang ini usulan aneh-aneh saja itu kita tidak bisa terima. Karena ini sudah kita kaji bersama. Jawaban yang tepat adalah "kita akan kaji masukannya kita akan report hasilnya" jawaban pak kadis sebenarnya sudah benar mau dikaji tapi ujungnya enggak mengenakan soal usia produktif," kata Yudha.

Kadinsos yang sudah kadung kena semprot anggota dewan tak mampu lagi menjawab, sampai-sampai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setda DKI Jakarta Wahyu Haryadi turut membantu menjawab. 

Wahyu mengatakan, pihaknya selaku eksekutif akan menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. 

"Yang terhormat para anggota dewan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, Insya Allah kita akan buat kajian, jawaban ini belum dibuat kajian apa-apa karena nanti terkait dengan Dinas Sosial, DPAPP, semua ada di bawah Kesra kami akan koordinasikan membuat kajian dan hasilnya akan kita sampaikan," kata Wahyu.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved