Gubernur Jakarta Pramono Anung: Masih Ada 850 Kepala Keluarga yang Memang Masih BAB Sembarangan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jakarta yang masih menyandang status sebagai ibu kota negara sekaligus salah satu kota terbesar di Indonesia ternyata masih menyimpang masalah terkait sanitasi warganya.

Sampai saat ini, tercatat masih ada warga yang tinggal di sembilan kelurahan belum memiliki akses ke jamban yang layak alias masih buang air besar sembarangan (BABS).

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan septic tank komunal di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur.

“Persoalan buang air besar sembarangan ini masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian kita Pemprov DKI Jakarta. Kami secara serius, sungguh-sungguh ingin menyelesaikan ini,” ucapnya, Senin (28/7/2025).

Adapun kesembilan kelurahan itu tersebar di empat kota administratif dengan rincian 4 kelurahan di Jakarta Utara, masing-masing 2 kelurahan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, serta 1 kelurahan di Jakarta Selatan.

Untuk wilayah Jakarta Timur, septic tank komunal ini juga akan dibangun di Rusun Rawa Bunga, Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender-Duren Sawit.

Pembangunan septic tank komunal ini pun diharapkan bisa mengatasi kebiasaan BABS di kawasan padat penduduk yang masih menjadi persoalan Jakarta.

“Ya sebagian besar pasti (BAB) ke sungai. Nah, ini yang kami ingin ubah polanya, cara yang seperti ini kami ubah dan saya yakin pasti masyarakat akan bisa menerima untuk bisa BAB yang lebih nyaman,” ujarnya.

“Karena BAB ini enggak semua orang bisa sembarangan, lebih privasi ini akan lebih nyaman,” sambungnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dwi Oktavia menambahkan, permasalahan BABS ini kerap terjadi di wilayah padat penduduk yang tidak memiliki cukup lahan untuk membangun septic tank pribadi maupun MCK Komunal.

“Jadi, total masih ada 850 kepala keluarga yang memang masih buang air besar sembarangan,” tuturnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI menggandeng berbagai pihak, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinkes, hingga lurah dan camat untuk bekerja sama dengan warga mencari solusi.

Apabila terdapat lahan yang cukup memadai, Pemprov DKI Jakarta bakal membuatkan septic tank komunal.

Namun, bila tidak memungkinan maka akan dilakukan intervensi di tingkat rumah tangga.