Relokasi Pasar Barito
Dapat Penolakan, Pramono Ngotot Buat Taman Bendera Pusaka: Ikon Baru Jakarta yang Bisa Redam Banjir
Pramono Anung memastikan bakalan terus melanjutkan pembangunan Taman Bendera Pusaka meski ada penolakan dari para pedagang Pasar Barito.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakalan terus melanjutkan pembangunan Taman Bendera Pusaka meski ada penolakan dari para pedagang Pasar Barito.
Pramono berdalih, taman itu nantinya tak hanya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), tapi juga pengendali banjir di wilayah itu.
“Taman itu akan digunakan untuk mengatur banjir. Karena ala? Di tempat itu selalu banjir,” ucap Pramono dikutip Senin (11/8/2025).
Untuk diketahui, Taman Bendera Pusaka yang mau dibangun Pramono merupakan pengintegrasikan tiga taman yang ada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat.
Anggaran Rp50 miliar pun sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Taman Bendera Pusaka.
Dari angka tersebut, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk membuat sistem pengendali banjir.
“Untuk pengaturan banjirnya, biayanya bahkan lebih besar sedikit dibanding dengan mengintegrasikan taman itu,” ujarnya.
Dengan konsep seperti itu, Pramono berharap Taman Bendera Pusaka bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Pembangunan taman yang lokasinya dekat kantor Sekretariat ASEAN itu diharapkan rampung di akhir 2025 mendatang.
“Maka dengan demikian, apa yang akan menjadi manfaat buat lokasi yang sekarang menjadi Taman ASEAN atau Blok M yang pertama adalah penanganan banjir,” kata Pramono.
Sebagai informasi tambahan, rencana Gubernur Pramono membangun Taman Bendera Pusaka ini mendapat penolakan dari para pedagang Pasar Barito.
Pasalnya, pengintegrasian tiga taman akan turut menggusur lapak dagangan mereka.
Puluhan pedagang pun sempat menggelar aksi demo pada Jumat (8/8/2025) kemarin sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Gubernur Pramono.
Namun, gelombang penolakan itu tak digubris oleh Gubernur Pramono yang tetap melaksanakan acara peletakan batu pertama atau groundbreaking di saat yang berbarengan dengan aksi demo.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.