Sempat Banjir Protes, Pemprov DKI Batalkan Rencana Pangkas Trotoar TB Simatupang Demi Urai Kemacetan

Alih-alih untuk mengatasi kemacetan imbas penyempitan jalan proyek galian, Alfred menyebut, Pramono seharusnya membiarkan hal itu terjadi.

Menurutnya, ini bisa dijalankan sebagai hukuman atas pilihan mereka yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.

“Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum massal, seperti sepeda atau jalan kaki,” ujarnya.

Alfred juga turut mendorong Pemprov DKI Jakarta menerapkan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi.

Seperti penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) dan pengenaan tarif parkir mahal di sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahap pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor,” tuturnya.

Terkait kritikan yang disampaikan Koalisi Pejalan Kaki ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin, pemangkasan trotoar ini hanya bersifat sementara.

Trotoar untuk sementara dialihfungsikan untuk memperlebar jalan yang mengalami penyempitan imbas proyek galian.

Apalagi, saat ini trotoar tersebut memang tidak digunakan secara baik oleh pejalan kaki karena ada beberapa bagian yang terpotong.

“Jadi digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu, nanti akan kami kembalikan,” jata Pramono.

Setelah proyek galian rampung pada November 2025, Pramono pun menjanjikan bakal kembali membangun trotoar dan menyempurnakannya sehingga bisa digunakan secara optimal oleh pejalan kaki. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya