Atasi Pengangguran, DPRD DKI Genjot Program Magang Pra Kerja 1.000 Lulusan SMA/SMK

TRIBUNJAKARTA.COM - DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan program magang pra kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) pada tahun 2026.

Program tersebut 1.000 lulusan SMA dan SMK yang belum memiliki pekerjaan. 

Total anggaran sebesar Rp15 miliar tingkat pengangguran lulusan SMA dan SMK masih cukup tinggi.

Nantinya, 1.000 peserta itu magang selama enam bulan pada perusahaan tertentu mendapatkan uang saku yang bersumber dari APBD sebesar Rp2,5 juta per bulan.

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menjelaskan, program itu menjadi langkah awal Pemprov DKI memperluas kesempatan kerja bagi lulusan SMA dan SMK.

Ia mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja membahas Ranperda APBD DKI Jakarta 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/10).

“Hari ini kita menyetujui anggaran untuk tahun 2026 terkait dengan pelatihan pra kerja, sebagaimana pemerintah pusat juga sudah menjalani hal tersebut,” ujar Nova.

Ia mendukungan program tersebut. Mengingat pelaksanaan magang akan melibatkan berbagai perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Disnaker nanti bertugas menyalurkan peserta magang ke perusahaan-perusahaan yang ada,” ucap Nova.

Saat reses, ungkap dia, banyak menerima aspirasi masyarakat terkait kebutuhan lapangan kerja. 

“Nah, melalui program ini mereka bisa memperoleh skill dulu sebelum bekerja,” kata Nova.

Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta magang juga akan memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan melalui Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) atau Mobil Training Unit (MTU), termasuk mendapatkan sertifikasi keahlian tambahan.

Ia berharap, program magang pra kerja dapat menjadi langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka pengangguran.

Terutama menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri. 

“Jadi, ini membuka peluang kerja yang lebih luas bagi mereka,” pungkas Nova.

Tambah Mobile Training Unit

Nova juga menyoroti keterbatasan jumlah Mobile Training Unit (MTU) milik Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.

Menurut dia, keberadaan MTU sangat penting sebagai sarana meningkatkan keahlian (skill) sebagai bekal mencari pekerjaan, sehingga dapat menekan angka pengangguran.

“Kami berharap mobile training unit ini bisa ada di seluruh kelurahan. Jadi jemput bola. Tapi yang aktif saat ini baru sekitar 30–40 unit saja,” tandas Nova.

Di Jakarta terdapat 267 kelurahan, keberadaan MTU sebaiknya menjangkau seluruh kelurahan. 

Sebab program tersebut bermanfaat besar bagi masyarakat yang ingin memperoleh keterampilan.

“Saya kira masih kurang banyak, tapi tahun depan cuma dianggarkan tiga unit saja,” ungkap Nova.

Ia menegaskan, MTU dapat menjadi sarana pelatihan dengan berbagai jenis keterampilan yang mengikuti zaman, seperti pelatihan pengelasan maupun pelatihan bahasa.

“Ini sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka yang tinggal di sekitar kelurahan bisa mengikuti pelatihan tanpa harus jauh-jauh ke tempat pelatihan yang membutuhkan ongkos,” tutur Nova.

Apalagi, kapasitas setiap MTU hanya mampu menampung sekitar 10 peserta pelatihan. 

Politisi Partai NasDem itu menilai, jumlah tersebut masih perlu peningkatan, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pelatihan kerja.

“Memang harus ditambah, jujur saja. Kita ada 267 kelurahan, tapi mobilnya sekarang hanya 40-an. Ini tidak mencakup seluruh kelurahan. Ketika masyarakat ingin ikut pelatihan tapi tempatnya jauh, tentu mereka butuh biaya tambahan. Nah, kalau MTU yang menjemput, ini sangat bagus,” ucap Nova.

Komisi B akan terus mendorong Pemprov melalui Disnakertransgi untuk menambah jumlah MTU. 

“Mudah-mudahan kalau anggaran kita mumpuni bisa ditambah lagi,” tutur dia.

“Kalau nanti di APBD Perubahan pertumbuhan ekonomi kita bagus dan PAD meningkat, tentu ini bisa kita usulkan,” pungkas Nova. 

Berita Terkait

Baca juga: Mikrotrans Bakal Tembus Depok hingga Bekasi, Gubernur Pramono: 5 Tahun Lagi Bisa Jalan

Baca juga: DPRD DKI Ungkap Krisis Lahan Makam di Jakarta, Cuma Cukup Tiga Tahun Lagi

Baca juga: DPRD DKI Soroti Kesehatan Hewan, Kuda Pekerja Butuh Vaksin Tetanus

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita