Komisi B Dorong Penambahan Mobile Training Unit untuk Jangkau Kelurahan

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyoroti keterbatasan jumlah Mobile Training Unit (MTU) milik Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.

Menurut dia, keberadaan MTU sangat penting sebagai sarana meningkatkan keahlian (skill) sebagai bekal mencari pekerjaan. Sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Nova mengungkapkan hal itu usai pembahasan Ranperda APBD DKI 2026 bersama Disnakertrans gitu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/10).

“Kami berharap mobile training unit ini bisa ada di seluruh kelurahan. Jadi jemput bola. Tapi yang aktif saat ini baru sekitar 30–40 unit saja,” ujar Nova.

Di Jakarta terdapat 267 kelurahan. Keberadaan MTU sebaiknya menjangkau seluruh kelurahan. Sebab program tersebut bermanfaat besar bagi masyarakat yang ingin memperoleh keterampilan.

“Saya kira masih kurang banyak, tapi tahun depan cuma dianggarkan tiga unit saja,” ungkap Nova.

Ia menegaskan, MTU dapat menjadi sarana pelatihan dengan berbagai jenis keterampilan yang mengikuti zaman.

Seperti pelatihan pengelasan maupun pelatihan bahasa.

“Ini sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka yang tinggal di sekitar kelurahan bisa mengikuti pelatihan tanpa harus jauh-jauh ke tempat pelatihan yang membutuhkan ongkos,” tutur Nova.

Apalagi, kapasitas setiap MTU hanya mampu menampung sekitar 10 peserta pelatihan.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta itu menilai, jumlah tersebut masih perlu peningkatan. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pelatihan kerja.

“Memang harus ditambah, jujur saja. Kita ada 267 kelurahan, tapi mobilnya sekarang hanya 40-an. Ini tidak mencakup seluruh kelurahan. Ketika masyarakat ingin ikut pelatihan tapi tempatnya jauh, tentu mereka butuh biaya tambahan. Nah, kalau MTU yang menjemput, ini sangat bagus,” ucap Nova.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong Pemprov melalui Disnakertransgi untuk menambah jumlah MTU.

“Mudah-mudahan kalau anggaran kita mumpuni bisa ditambah lagi,” tutur dia.

“Kalau nanti di APBD Perubahan pertumbuhan ekonomi kita bagus dan PAD meningkat, tentu ini bisa kita usulkan,” pungkas Nova.

Berita Terkait

• Baca juga: Program Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Komisi B DPRD DKI Jakarta
• Baca juga: Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis, Pemprov DKI Alokasikan Anggaran hingga Rp90 Miliar!
• Baca juga: Anggaran Dipangkas, DPRD DKI Tetap Desak Pemprov Maksimalkan Serapan Tenaga Kerja

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita