Baca tanpa iklan
Menurut dia, lembaga penyelenggara pemilu itu belum menerima pemberitahuan resmi dari MA.
Dalam uji materi ini, KPU bertindak sebagai pihak Tergugat atau Termohon.
"Sehubungan munculnya pemberitaan tentang terbitnya Putusan MA yang mengabulkan Permohonan atau Gugatan JR terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD, KPU belum dapat memberi komentar," ujar Hasyim dalam keterangannya, Jumat (14/9/2018).
Gerindra Minta Hormati Putusan MA
Partai Gerindra menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dalam vonisnya memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.
"Kita ikut hormati proses hukum yang sedang berlaku, bahwa kemudian ini menjadi kontraproduktif karena ada (caleg) yang sudah kita keluarkan dari daftar, bagi yang belum lanjut saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi Tribunnews, Jumat(14/9/2018).
Kendati demikian kata Dasco, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menyikapi keluarnya putusan MA tersebut.
Adanya gugatan terhadap Peraturan KPU harus dijadikan pelajaran untuk lembaga penyelenggara pemilu tersebut agar ke depan aturan-aturan yang dibuat tidak digugat lagi.
"KPU silakan bersikap, yang saya sayangkan dari KPU adalah soal produk-produk aturannya. Agar nantinya produknya yang dibuat lebih matang lagi, jangan hanya buat pencitraan, kalau begini kasihan Bawaslu, kalau bikin produk (aturan) yang jelas dan benar," ujar Dasco.
Anggota Komisi III DPR ini juga mempertanyakan kinerja KPU dalam membuat sebuah produk hukum.
Apakah dalam pembuatannya mereka meminta masukan dan saran dari para pakar hukum termasuk mengundang Bawaslu atau tidak.
"Secara norma setuju, semangatnya baik, tapi secara aturan ini rawan digugat. Apakah mereka (KPU) mengundang pakar hukum saat membuat sebuah produk aturan?harusnya juga mereka mengundang Bawaslu," kata Dasco.
PSI Geram
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku kecewa dan geram dengan putusan tersebut.
"Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram, dan jengkel," ujar Toni, begitu ia biasa disapa, melalui keterangan tertulis, Jumat (14/9/2018).