Baca tanpa iklan
"Kita segera larikan ke puskesmas, dan dirujuk ke RSUD, kita buatkan BPJS dan juga akte lahir, datanya kita isi dari hasil asessment saja, ini darurat dan demi kemanusiaan," tegas Yaksin.
• Ledakan di Beirut Lebanon Ada Ribuan Amonimum Nitrat: Guncangan Setara 3,3 Magnitudo
Dinsos kesulitan mengatasi IN dan kedua anaknya
Masalah VR yang butuh penanganan khusus karena sering melihat adegan tak sepantasnya dilihat dan bayi yang belum genap berusia 3 bulan menjadikan Dinas Sosial Nunukan kebingungan.
Mau ambil si anak VR untuk dididik di panti asuhan agar memiliki masa depan, mereka takut akan reaksi IN.
Sebab, menurut Yaksi, IN tak segan melukai diri sendiri dan lepas kendali saat jauh dari anak.
FOLLOW JUGA:
"Ini simalakama, kalau kita ambil anaknya untuk dititipkan ke panti dia ngamuk, dan tentu ada anggapan terutama LSM yang mempertanyakan kenapa kita tega memisahkan anak dari orangtuanya, kalau kita biarkan terus sama ibunya, bagaimana masa depan anak itu, bagaimana kondisi kejiwaannya dengan semua peristiwa yang dia alami?" papar Yaksin.
Sejauh ini Dinas Sosial hanya bisa menanggung makanan dan susu si bayi.
Bayi malang tersebut tidak pernah merasakan air susu ibu (ASI).
Petugas Dinsos selama ini banyak mengurus si jabang bayi baik urusan mandi dan terkadang membuatkan susu hangat juga keperluan lainnya.
RPTC tidak layak dan anggaran nihil untuk Dinas Sosial
Kabupaten Nunukan yang tengah mengalami defisit anggaran tidak mengalokasikan dana bagi RPTC selain konsumsi. Hal ini membuat penanganan bagi sekitar 7 orang terlantar dan ODGJ yang ditempatkan di gedung ini tidak maksimal.
‘’Kita tidak ada anggaran untuk mengurusi orang terlantar atau ODGJ, sesuai namanya saja karena kita Dinas Sosial, jadi lebih ke bekerja sosial,’’katanya.
Persoalan lain adalah gedung RPTC yang jauh dari kata layak.
Seharusnya RPTC adalah rumah aman bagi orang dengan masalah yang membutuhkan pendampingan khusus, ada klinik dan security, yang terjadi adalah, gedung RPTC Nunukan rusak parah di banyak bagian.
Tidak ada pintu, tidak ada penjaga atau klinik, laki laki dan perempuan dicampur begitu saja, sehingga dikhawatirkan akan muncul masalah baru, terutama masalah asusila dan pedofilia.
‘’Gedung itu masih aset Pemprov Kalimantan Timur, itu kenapa tidak ada perawatan, rusak parah memang, dan bisa dikatakan itu hanya sekedar tempat berteduh,’’kata Yaksi.
(tribunjakarta/kompas)