Baca tanpa iklan
Dengan demikian, rumah yang dijanjikan Anies untuk warga DKI berpenghasilan rendah kini bisa dimiliki orang masyarakat berpenghasilan tinggi.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat kampanye Anies sebelumnya yang berjanji bakal menyediakan hunian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dikonfirmasi, Pelaksa tugas (Plt) Kepal Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, kebijakan ini sudah diterapkan hampir setahun.
"Itu sudah lama, udah lama. Batasan penghasilan tertinggi penerima program Dp 0 rupiah yang semula Rp 7 juta menjadi Rp 14,8 juta," ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini Pemprov DKI telah menyediakan 882 unit hunian DP 0 rupiah bagi warga ibu kota.
Dari jumlah tersebut, baru 681 unit hunian DP 0 rupiah yang sudah laku terjual.
Untuk mempercepat proses penjualan, Pemprov DKI pun menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 rupiah ini.
Target Realisasi Rumah Dipotong
Pemprov DKI Jakarta buka suara soal pemotongan target realisasi rumah DP 0 Rupiah dari 232 ribu menjadi 10 ribu unit.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pemangkasan terpaksa dilakukan imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan daerah anjlok.
"Kami lakukan penyesuaian. Terutama karena pandemi Covid-19 juga, kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta terkoreksi," ucapnya, Selasa (16/3/2021).
Ia mencontohkan, Pemprov DKI awalnya membangun 14 ribu unit rusun hingga 2022 mendatang.
Namun, target tersebut dikoreksi dan Pemprov DKI hanya mampu membuat 13 ribu unit rusun.
Selain itu, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini berkilas, angka 232 ribu yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu bukan seluruhnya untuk hunian DP 0 rupiah.
"Itu sebenarnya penyediaan hunian secara umum, bukan hanya Dp 0 saja. Jadi ada yang dari APBD? ada yang DP 0 rupiah, ada yang dari pemenuhan KLB (Koefisien Lantai Bangunan)," ujarnya.