Baca tanpa iklan
"Batas gaji Rp 7 juta ini masuk akal dengan istilah rumah DP 0 Rupiah bukan nol persen seperti janji kampanye Pilkada dulu," sambungnya.
Menurutnya, janji Anies menyediakan rumah murah meriah lewat program rumah DP 0 Rupiah ini sejak awal memang sudah bermasalah lantaran tak sesuai dengan kebijakan perbankan.
Untuk itu ia mengaku heran dengan kemenangan Anies semasa Pilkada DKI tahun 2017 lalu.
"Sejak awal programnya sudah enggak jelas, tapi mengapa kok warga percaya lalu memilih Anies Baswedan jadi Gubernur Jakarta," tuturnya.
Baca juga: KPK Diminta Periksa Anies & Ketua DPRD DKI, Supaya Tak Disebut Nol Besar Soal Korupsi Rumah Dp Rp 0
Baca juga: Kabar Gembira, Warga Berpenghasilan Tinggi Kini Bisa Beli Rumah Dp 0 Rupiah
Baca juga: Namanya Disebut Terlibat Kasus Korupsi Rumah Dp 0 Rupiah, Ketua DPRD Singgung Anies: Dia Tahu Kok
Minta KPK Periksa Anies
Kasus korupsi pembelian lahan untuk rumah DP 0 Rupiah yang menjerat Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan berbuntut panjang.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Pasalnya, kedua orang itu dianggapnya paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi rumah DP 0 Rupiah ini.
"Supaya KPK tidak dikatakan nol besar, maka segera KPK periksa Anies Baswedan, Gubernur Jakarta dan Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI," ucapnya, Rabu (17/3/2021).
Menurutnya, Prasetyo patut diperiksa KPK lantaran politisi PDIP ini dianggap mengetahui dan melakukan pembiaran.
"Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD Jakarta yang merupakan pengawas penggunaan APBD Jakarta tapi diam saja dengan kasus korupsi ini," ujarnya.
"Begitu pula para anggota DPRD Jakarta lainnya, semua diam dan bungkam," tambahnya menjelaskan.
Sedangkan, Gubernur Anies Baswedan patut dipanggilan lantaran dialah yang mencanangkan program rumah DP 0 Rupiah ini.
"Anies Baswedan itu sebagai pemilik proyek. Untuk itu, atas korupsi proyek rumah DP 0 Rupiah, KPK agar memeriksa Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi," kata dia.
(TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)