Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Lurah Kapuk Muara Jason Simanjuntak mengaku kaget dengan ulah anak buahnya berinisial HH (30) yang nekat membobol situs PeduliLindungi dan menjual sertifikat vaksin palsu Rp500 ribu.
Pasalnya, ia mengenal pegawainya itu sebagai sosok yang baik dan dikenal jujur.
"Orangnya baik, pintar, dan yang saya tahu dia kalau kerja jujur. Termasuk orang yang pintar dalam pekerjaan lah," ucapnya, Jumat (3/9/2021).
Ia menyebut, HH sudah bekerja di Kelurahan Kapuk Muara sejak empat tahun lalu.
Baca juga: Bobol PeduliLindungi dan Jual Sertifikat Vaksin Palsu Rp500 Ribu, Staf Kelurahan Kapuk Muara Dipecat
Awalnya, HH merupakan seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Namun, karena keahliannya dia ditarik pihak kelurahan untuk membantu di bagian tata usaha.
Untuk itu, Jason mengaku tak menyangka, HH terlihat kasus tindak kriminal.
"Kalau penyalahan tugas kami enggak tahu ya, karena ibu di luar pekerjaannya.
Imbas perbuatannya, sanksi tegas diberikan kepada HH, pihak kelurahan akhirnya memutuskan untuk memecatnya.
"Dia sudah kami berhentikan per tanggal 2 September kemarin, karena kasusnya kan kriminal," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi pembobolan data melalui aplikasi PeduliLindungi dibongkar Polda Metro Jaya.
Baca juga: Kapolda Metro Irjen Fadil Ungkap Modus Pegawai Kelurahan Kapuk Muara Bobol Data PeduliLindungi
Satu diantara pelaku merupakan pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang telah diringkus jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Kedua pelaku yaitu berinisial HH (30) dan FH (23).
Siasat licik kedua pelaku menjual sertifikat vaksin palsu mencapai Rp 500 ribu memanfaatkan permintaan masyarakat.
1. Manfaatkan Masyarakat Butuh Sertifikat
Polisi meringkus kedua pelaku membuat sertifikat vaksin palsu berinisial HH (30) dan FH (23).
Pelaku HH bekerja sebagai pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Ini adalah kasus ilegal akses pencurian data pada aplikasi PeduliLindungi," imbuh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Jumat (3/9/2021).
Para pelaku, kata Fadil, memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan sertifikat vaksin saat bepergian ke tempat tertentu.
"Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat yang mewajibkan menggunakan PeduliLindungi yang dipersyaratkan pemerintah," ujar dia.
2. Bobol Data Kependudukan
Pelaku HH bekerja sebagai pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjelaskan modus operandi pelaku adalah membobol data kependudukan masyarakat dengan memanfaatkan pekerjaannya sebagai pegawai kelurahan.
"Yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan di Kapuk Muara. Dia paham betul bahwa untuk bisa mendapatkan sertivikat vaksin dan bisa dipergunakan dalam Peduli Lindungi disyaratkan dua hal tersebut," tutur Kapolda.
Baca juga: Pertempuran Sasak Kapuk, Bentrokan Berdarah dalam Memperjuangkan Kemerdekaan di Bekasi
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, pelaku HH memanfaatkan profesinya untuk mengakses data kependudukan masyarakat.
"Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku lalu bekerja sama dengan rekannya untuk menjual (sertifikat vaksin) kepada publik," kata Fadil saat merilis kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).
Dengan akses yang dimiliki, pelaku bisa dengan mudah mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah divaksin.
Setelahnya, sertifikat itu dijual kepada warga yang belum divaksin Covid-19.
"Pelaku HH membuat sertifikat vaksin pada sistem t-care BPJS yang terkoneksi pada aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan," ujar Fadil
Dalam kasus ini, polisi juga menangkap dua orang pemesan sertifikat vaksin palsu berinisial AN (21) dan DI (30).
Namun, keduanya masih berstatus sebagai saksi.
Para pelaku dijerat Pasal 30 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
3. Jual 93 Sertifikat Vaksin Palsu
Komplotan pelaku pembobolan data aplikasi PeduliLindungi yang salah satunya merupakan pegawai Kelurahan Kapuk Muara ternyata telah menjual 93 sertifikat vaksin palsu.
Sertifikat vaksin palsu itu dijual kepada masyarakat yang belum divaksin Covid-19.
"Dari hasil pengakuan sementara dia sudah menjual sebanyak 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat merilis kasus ini, Jumat (3/9/2021).
4. Jual Sertifikat Rp 500 Ribu
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengungkapkan, para pelaku menjual sertifikat vaksin Covid-19 palsu itu melalui akun Facebook bernama Tri Putra Heru.
Sertifikat vaksin palsu itu dijual dengan kisaran harga Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu.
"Harga Rp 350 ribu, yang satu dengan harga Rp 500 ribu," ungkap Fadil.
Kedua pelaku yaitu berinisial HH (30) dan FH (23).
5. Berstatus Honorer
HH (30), staf Kelurahan Kapuk Muara yang ditangkap polisi karena membobol data aplikasi PeduliLindungi.
Pelaku merupakan pegawai berstatus honorer alias Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Lurah Kapuk Muara Jason Simanjuntak mengatakan, HH belakangan ini bekerja di bagian tata usaha.
Baca juga: Pegawai Kelurahan Kapuk Muara yang Bobol Aplikasi PeduliLindungi Sudah Jual 93 Sertifikat Vaksin
"Iya benar. Dia statusnya karyawan kontrak. Dia membantu di tata usaha," kata Jason saat dikonfirmasi, Jumat (3/9/2021).
Diketahui, HH sudah bekerja di Kelurahan Kapuk Muara sekitar 4-5 tahun belakangan.
Tersangka mengawali pekerjaannya di kantor kelurahan tersebut sebagai petugas PPSU, sebelum akhirnya diangkat sebagai pegawai tata usaha.
"Kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Dia statusnya honorer. Jadi dia PPSU yang didayagunakan di tata usaha," ucap Jason.
6. Respon Menteri Kesehatan
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengakui sering terjadi kesalahan pada proses pemasukan data atau data entry di Indonesia.
Hal itu dikatakan Budi setelah surat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor ke publik melalui aplikasi PeduliLindungi.
Dalam kasus ini, jelas Budi, bukan hanya data Presiden yang tersebar ke publik.
Menurutnya, data para pejabat lainnya juga turut tersebar.
"Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah memang tidak nyamannya kita, bukan hanya Pak Presiden saja tapi juga banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu," kata Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).
Oleh karena itu, Budi menegaskan pihaknya telah menutup data-data pribadi milik para pejabat.
"Tadi malam kami dapat info mengenai masalah ini (surat vaksin Jokowi bocor). Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," ujar dia.
Sebelumnya, surat vaksin Covid-19 yang diduga milik Presiden Jokowi dapat diakses lewat aplikasi PeduliLindungi.
Selain itu terlihat identitas berupa nama, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Jokowi.
Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terlihat tanpa disensor oleh pengunggahnya.