Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Proses pengajuan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E masih jalan di tempat.
Hingga saat ini belum ada anggota DPRD ataupun fraksi lain selain PDIP dan PSI yang menyatakan mendukung interpelasi.
Meski demikian, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku belum mau menyerah.
Lobi-lobi terhadap anggota dewan Kebon Sirih lainnya pun terus dilakukan hingga saat ini.
“Lobi interpelasi masih tetap jalan, hampir semua, belum lengkap. Hampir semua fraksi kami sudah lakukan lobi-lobi politik,” ucapnya, Jumat (10/9/2021).
Gembong menyebut, proses lobi-lobi berlangsung lama lantaran setiap anggota DPRD ataupun fraksi tak bisa langsung menyatakan sikap.
Mereka harus terlebih dulu berkoordinasi dengan partainya masing-masing.
Baca juga: Survei: Mayoritas Pemilih Setuju Interpelasi, Elite Partai Dukung Formula E
“Masing-masing fraksi punya induk, mesti melaporkan sama induknya masing-masing. Kami sudah lakukan pendekatan, tapi dia mesti mendapat petunjuk dan arahan dari pimpinan partai,” ujarnya.
“Itulah yang kemudian membuat lobi-lobi politik interpelasi agak lamban,” tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, politisi senior PDIP ini mengaku tak memasang target kapan interpelasi terhadap mas Anies bisa benar-benar digulirkan.
“Kami enggak punya target harus minggu ini, harus bulan ini. Tapi, prinsipnya ikan sepat, ikan gabung, makin cepat makin bagus, supaya tidak berlarut-larut dan menjadi bola liar,” tuturnya.
Sebagai informasi, saat ini baru 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI yang menyatakan bakal menggulirkan hak interpelasi.
Sesuai aturan dewan, dibutuhkan 50 persen + 1 suara dari total 106 anggota DPRD DKI untuk bisa menggulirkan hak tanya ini.
Artinya, PDIP dan PSI masih butuh 21 suara lagi untuk bisa menggulirkan interpelasi terhadap mas Anies.
Interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI pun terancam gagal lantaran 7 fraksinya lainnya menyatakan menolak setelah diundang makan malam oleh Gubernur Anies Baswedan di rumah dinasnya beberapa waktu lalu.
Baca juga: Interpelasi Anies Soal Formula E, Alasan PDIP Bereaksi Keras: Gubernur Melawan Rakyat
Survei Sebut Mayoritas Warga DKI Jakarta Dukung Interpelasi Formula E
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E menuai pro dan kontra.
Gelaran Formula E di tengah pandemi Covid-19 hingga dituding pemborosan uang rakyat, berujung hak interpelasi yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dukungan terhadap rencana interpelasi terus bergulir di tengah-tengah masyarakat Jakarta.
Temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan mayoritas publik DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi, yaitu sebanyak 71,5 persen.
Sebagai warga dan pembayar pajak, publik merasa perlu kejelasan penggunaan anggaran untuk gelaran Formula E.
“Mayoritas warga DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E,” kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Kamis (9/9/2021).
Dari hasil audit BPK, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan commitment fee sebesar Rp 360 miliar pada 2019 dan Rp 200 miliar pada 2020, serta bank garansi Rp 423 miliar.
Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lainnya yang ditalangi BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Anies menjadikan Formula E sebagai program prioritas yang ditargetkan terselenggara pada Juni 2022.
Baca juga: Anies dan 7 Fraksi Baiknya Setujui Interpelasi Formula E
Formula E diharapkan menjadi kampanye untuk menggugah kesadaran lingkungan dengan mengenalkan kendaraan bertenaga listrik yang bebas emisi.
Selain itu penyelenggaraan Formula E juga diharapkan bisa mendatangkan wisatawan ke Jakarta sebagai ibukota negara beserta multiplier effect-nya.
Penolakan publik terhadap interpelasi hanya dilontarkan oleh sebanyak 25,0 persen, sisanya tidak tahu/tidak jawab 3,5 persen.
“Sebaiknya Anies menggunakan interpelasi untuk menjelaskan manfaat Formula E kepada publik, alih-alih menghindari,” kata Riandi.
Baca juga: Interpelasi Gelaran Formula E Bisa Buka Pintu Hak Angket DPRD DKI Jakarta Terhadap Gubernur Anies
Diketahui, Anies mengumpulkan pimpinan partai-partai politik yang menolak interpelasi di rumah dinas gubernur, di tengah bergulirnya rencana interpelasi.
Sejauh ini hanya dua fraksi yaitu PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendorong supaya terjadi interpelasi.
Survei ini dilakukan pada 28 Agustus-3 September 2021 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta.
Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±4,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.