Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kritisi anggaran untuk pembangunan sumur resapan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 411,43 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan dengan target 150.000 titik.
Adapun wilayah yang menjadi prioritas pembuatan sumur resapan tersebut hampir rata di seluruh wilayah Jakarta, kecuali Jakarta Utara.
Dari besaran anggaran tersebut, Gembong menyebut hal itu tak sepadan dengan jumlah sumur resapan terealisasi dan manfaatnya dalam pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Kalau saya bilang gak bermanfaat naif banget Gembong. Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar. Sangat tak bermanfaat, 400 sekian miliar tahun 2021 ini. Cukup 400 m untuk mengentaskan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/11/2021).
Baca juga: Pemprov DKI Ganti Istilah Sumur Resapan jadi Drainase Vertikal, Katanya Beda Fungsinya
Lebih lanjut, ia memastikan anggaran untuk sumur resapan dalam APBD 2022 berbeda dan lebih rendah.
Sehingga bisa dialihkan ke program lainnya.
"Ga sampai ratusan. Gak sampai 400 miliar. Sekitar seratus sekian miliar. Kita minta kepada teman-teman untuk kita drop lah sumur resapan. Karena kita lihat di 2022 ternyata tak sangat signifikan manfaatnya," sambungnya.
Ia pun menilai baiknya melakukan normalisasi kali atupun sungai untuk mengatasi permasalah banjir di Jakarta.
"Mau gak mau normalisasi. Jangan mimpi naturalisasi. Karena gimana ga. Dia mimpi tapi ga di eksekusi. Kenapa kita kenceng, PDIP untuk normalisasi? karena sungai kita ga normal. Kalau pelebaran mau gak mau penataan pada kampung di bantaran sungai," katanya.
Baca juga: Sumur Resapan di Atas Trotoar Lebih Tinggi dari Jalan, Wagub DKI: Tidak Masalah, Cukup Efektif
Ketua Fraksi PDIP Sebut Biaya Tak Terduga untuk Jalankan Progam Mandek
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal biaya tidak terduga (BTT).
Gembong, sapaannya ikut angkat bicara perihal alokasi anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.
Bahkan ia berharap anggaran ini tak terpakai untuk penanganan kasus Covid-19 dan berharap pandemi ini segera berakhir.
"Di BTT itu kan ada tambahan ketentuan dari Mendagri, itu tambah 10 persen. Jadi dari yang kemarin ada diminta tambah 10 persen untuk antisipasi. Ya mudah-mudahan kita tidak berharap ya, mudah-mudahan BTT kita tidak terpakai karena Covid-19 kita sudah teratasi," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/11/2021).
Baca juga: Warga Kritik Pembuatan Sumur Resapan Tidak Efektif, Merusak Trotoar hingga Bikin Macet
Ketika pandemi berakhir, BTT dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya.
Terutama program-program yang sempat mandek akibat Covid-19.
"Kalau-kalau Covid-19 melonjak, tapi kita semua berharap lah, Covid-19 berakhir di akhir tahun 2021, sehingga 2022 kita fokus untuk menjalankan program yang sampai saat ini belum bisa terwujud akibat Covid-19. Sehingga kami fokus mengentaskan program Pak Anies, mengejar ketertinggalan itu," jelasnya.
Sebagai informasi, DPRD bersama Pemprov DKI telah menetapkan alokasi anggaran biaya tidak terduga (BTT) sebesar Rp2,5 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.
Nilai anggaran ini sama dengan besaran BTT yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2021.
"Anggaran BTT tetap, sebesar Rp2,4 triliun," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, Jumat (12/11/2021).
Sebagai informasi, anggaran BTT ini sejak tahun 2020 lalu digunakan Pemprov DKI untuk penanganan Covid-19.
Mulai dari pemberian insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksin, pembelian peti jenazah, hingga penyaluran bantuan untuk warga terdampak pandemi.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sejatinya sempat meminta agar alokasi anggaran BTT tahun ini dipangkas menjadi Rp2,2 triliun.
Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota saat ini sudah mulai melandai.
"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kemudian Prasetyo menyebut, sisa anggaran Rp300 miliar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi.
"Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19, seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas," kata Prasetyo.
Namun, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI akhirnya tetap menetapkan mengalokasikan BTT sebesar Rp2,5 triliun.