Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Robot atau mesin digital bakal gantikan beberapa pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS).
Lalu akankah ada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2022 nanti?
Simak juga penjelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait pengadaan seleksi CPNS 2022.
Sebelumnya Pemerintah berencana untuk mengganti beberapa pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dengan sistem digital atau Robot.
Baca juga: Seleksi CPNS Tahun 2022 Ditiadakan dan Diganti PPPK, Begini Kata Menpan RB Tjahjo Kumolo
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, hal itu semestinya juga menjadi dorongan agar generasi milenial agar tidak lagi menganggap PNS sebagai pekerjaan ideal.
"Pemerintah harus mendorong bagaimana inovasi melakukan kerja produktif bagi generasi milenial. Mindset-nya harus berubah, PNS bukan lagi ladang pekerjaan menjanjikan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (29/11/2021).
TONTON JUGA:
Menurut Guspardi, pola berpikir milenial mesti lebih ke arah membangun wirausaha dengan segala inovasi agar mendapatkan penghasilan lebih besar.
"Kalau melakukan pekerjaan inovatif akan mendapatkan pendapatan. Pemerintah beri nuansa dan inovasi berwirausaha," kata dia.
Baca juga: Hati-hati Kena Diskualifikasi, Simak Ketentuan dan Tata Tertib SKB CPNS 2021 yang Wajib Dipatuhi
Selain itu, juga pemerintah dinilainya mesti buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memberikan proyeksi kebutuhan PNS tidak banyak lagi ke depan.
"Pemerintah buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, selain dari PNS. Pemerintah juga harus berani menyatakan jumlah PNS yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga para sarjana tidak menatap PNS sebagai ladang pekerjaan," pungkasnya.
Robot Diminta Harus Bisa Melayani dengan Sempurna
Pemerintah berencana untuk mengganti beberapa pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem digital atau robot.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, tujuan kebijakan itu tentunya harus berdampak lebih besar dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
"Beri pelayanan sempurna, bukan sebaliknya memperlambat, menyusahkan masyarakat. Jika tidak, apa gunanya ganti PNS dengan digital atau robot," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (29/11/2021).