Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Sejumlah pihak menilai, pemerintah selayaknya mengevaluasi Dirjen Bea dan Cukai, untuk memulihkan citra, marwah, dan kinerja institusi di bawah Kementerian Keuangan itu.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman terang menyebut Dirjen Bea dan Cukai, Askolani pantas diganti.
Boyamin melihat banyak masalah lama yang tidak bisa diatasi Askolani selama menjabat.
Kasus hukum yang mengemuka belakangan ini di Kejaksaan, menunjukkan pucuk pimpinan Bea dan Cukai tidak berhasil mereformasi internalnya.
“Diganti saja dirjennya dengan yang lebih baik. Karena nampaknya dirjen (bea dan cukai) basisnya bukan pengawasan. Informasi yang saya dapat, basisnya Dirjen ini adalah urusan keuangan. Jadi, ya sulit jadi Dirjen Bea dan Cukai,” kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (22/3/2022).
Boyamin lanjut mengatakan, menteri keuangan semestinya bisa melihat masalah ini dan segera mengevaluasi Dirjen Bea dan Cukai, kemudian dilaporkan kepada presiden.
Baca juga: Mantan Kabid Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Jadi Tersangka Kasus Pungli dan Pemerasan
Dia menyebutkan, dirjen harusnya mengerti betul teknis dan pembuatan kebijakan yang pas untuk institusinya.
“Karena levelnya eselon I. Mekanismenya itu menteri melakukan evaluasi, terus usul pemberhentian ke presiden,” kata Boyamin.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung tengah intens mengusut mafia pelabuhan, terutama terkait tekstil.
Sejumlah unsur Bea dan Cukai juga belakangan diperiksa penyidik.
Hal ini semakin memperburuk citra Bea dan cukai.
Di sisi lain, yang mengemuka ke publik adalah kesan kuat bahwa persoalan mafia pelabuhan hanya berkisar di direktorat jenderal itu dan bukan semata persoalan penyelundupan.
Pernyataan Presiden Jokowi dan Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya soal mafia pelabuhan lebih pada biaya menjadi tinggi di pelabuhan tersebut menyangkut banyak hal dan sejumlah pihak.
Baca juga: Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Peredaran 10 Kg Sabu Dalam Patung Bola Hijau dari Kongo
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan, seharusnya Dirjen Bea dan Cukai lebih transparan atas tata kelola ekspor dan impor ini.
Sehingga tak ada kesan soal ekspor-impor ini menjadi kewenangan penuh Ditjen Bea dan Cukai.