TRIBUNJAKARTA.COM - Wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, memberikan solusi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menggagas program barak militer. 

Belakangan ini, diketahui Adhel kelihatan aktif mengkritisi program tersebut. 

Lantas, apa solusi yang diberikan Adhel?

Menurutnya, siswa nakal merupakan tanggung jawab orang tuanya. 

Militer tak perlu ikut campur dalam proses mendidik anak. 

"Tugas orang tua, anak nakal itu ya pasti disebabkan oleh lingkungan, enggak mungkin anak sejak lahir sudah ditakdirkan nakal, enggak ada," katanya seperti dikutip dari Catatan Demokrasi yang tayang pada Selasa (13/5/2025). 

Ia melanjutkan anak yang nakal itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan media sosial. 

Semestinya, orang tua lah yang mengawasi dan membimbing sang anak, bukan menyerahkan ke pihak lain. 

"Jadi sebenarnya kembali ke orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok," ujarnya. 

Program barak militer ala Dedi Mulyadi, katanya, merupakan pendidikan jangka pendek dan tak bisa mengubah karakter anak dalam waktu sekejap. 

"Barak militer berapa lama sih? Seminggu dua minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belom jelas?" katanya. 

Lapor Komnas HAM

Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer.

Laporan itu dilakukan Adhel bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, pada Kamis (8/5/2025).

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Menurut Adhel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Dedi Mulyadi yang menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.