Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dibela putranya yang juga Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Maula Akbar.
Hal itu terkait aksi walk out Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025) kemarin.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkit pernyataan Fraksi NasDem Tia Fitriani yang sejalan dengan Fraksi PDIP.
Ono Surono pun mengingatkan bahwa membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendirian.
"Bukan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statemennya atas tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat hal itu juga disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem melalui Ibu Tia," kata Ono dikutip dari akun instagram terverifikasi @ono_surono pada Senin (19/5/2025).
Ono lalu menyampaikan kegiatan setelah Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang diwarnai aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan.
Ia menuturkan adanya agenda rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Barat untuk penyusunan agenda kegiatan.
Rapat Bamus dipimpin oleh Ono Surono, Iwan Suryawan dari Fraksi PKS dan MQ Iswara dari Fraksi Golkar. Rapat itu dihadiri seluruh fraksi DPRD Jawa Barat.
Hasilnya, kata Ono, rapat menyepakati untuk tiak mengagendakan pembahasan Raperda yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebelum Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi atas pernyataannya dalam forum Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Cirebon.
"Kesimpulannya sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi DPRD Provinsi di Jawa Barat, bukan sikap orang per orang, bukan fraksi per fraksi tapi ini keseluruhan," kata Ono.
Selain itu, Ono mengungkapkan pihaknya kembali menggelar rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada tanggal 21 Mei 2025.
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kata Ono, pihaknya berharap Dedi Mulyadi dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya.
"Pastinya, kita susun agenda pembahasan, kita susun agenda-agenda kegiatan yang intinya membangun Jabar tdak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi bersama-sama dengan DPRD itu amanah dari UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik demi terwujudnya visi misi program gubernur Jabar," jelasnya.
Dedi Mulyadi Dibela Putranya
Sementara itu, putra sulung Dedi Mulyadi, Maula Akbar menyatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif di provinsi tersebut dinilai tetap solid.