Baca tanpa iklan
Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa aksi walk out hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota dewan, sehingga tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan maupun hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif.
"Yang walk out hanya segelintir, mayoritas anggota DPRD masih mendukung kebijakan dan kinerja Gubernur dalam menjalankan program-program pemerintah daerah," ujar Maula kepada wartawan di Resimen Armed 1/ Sthira Yudha Purwakarta, Minggu (18/5/2025).
Diketahui sebelumnya, Fraksi PDIP menyatakan aksi walk out sebagai bentuk protes atas sikap Gubernur Jawa Barat yang dinilai tidak melibatkan DPRD dalam pengambilan kebijakan penting.
Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terkesan mendiskreditkan DPRD Jawa Barat.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut.
Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.
Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrembang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.
"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni.
Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.
"Sya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya.
Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.