Baca tanpa iklan
Edwin menyebut bahwa lambannya eksekusi tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
"Putusan kasasi Mahkamah Agung sudah inkrah sejak 2019. Tapi hingga kini belum dieksekusi. Ini mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum," ujar Edwin dalam podcast Saksi Kata di kanal YouTube Tribunnews, Jumat (15/8/2025).
Ia menekankan bahwa eksekusi merupakan tahap akhir dari proses hukum pidana.
Tanpa pelaksanaan vonis, seluruh tahapan hukum yang telah dilalui menjadi sia-sia.
"Seluruh upaya dalam proses hukum, dari penyelidikan hingga putusan, harus berujung pada eksekusi. Kalau tidak, untuk apa sistem ini dibangun?" tegasnya.
Edwin juga menyoroti dugaan pembangkangan Kejari Jakarta Selatan terhadap perintah Kejaksaan Agung.
Ia merujuk pada pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, yang menegaskan bahwa Silfester harus dieksekusi meski tidak memenuhi panggilan.
"Pak Anang sudah menyatakan dengan tegas bahwa eksekusi harus dilakukan. Tapi Kejari Jaksel tetap diam. Kalau tidak tunduk pada Kejagung, mereka tunduk pada siapa?" ujarnya.
ARRUKI memilih jalur praperadilan sebagai forum strategis untuk menantang Kejari Jakarta Selatan secara langsung.
Dalam persidangan, Kejari diwajibkan memberikan jawaban resmi atas gugatan tersebut, yang diharapkan dapat mengungkap alasan hukum—atau bahkan non-hukum—di balik penundaan eksekusi selama enam tahun.
"Lewat praperadilan, kami bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Ini bukan sekadar gugatan, tapi upaya membuka tabir ketidakjelasan hukum," kata Edwin.
Dalam petitum gugatannya, ARRUKI meminta hakim menyatakan bahwa Kejari Jakarta Selatan telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah.
Mereka juga mendesak agar Kejari segera melaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada Silfester Matutina.
Kirim Surat
ARRUKI juga akan mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.