Paripurna Raperda APBD 2026 Jakarta Banjir Interupsi, Anggota DPRD Tolak Pemotongan Subsidi Pangan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna Rancangan Perda (Raperda) APBD 2026 DKI Jakarta banjir interupsi, sejumlah anggota dewan menolak pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 Miliar. 

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu dihadiri Gubernur Pramono Anung.

Interupsi datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Lukmanul Hakim, dia mengaku sedih dengan pemotongan subsidi pangan pada 2026. 

"Saya ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan," kata Lukman dalam rapat paripurna, Rabu (12/11/2025). 

Lukman juga menyoroti rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak berutang, tujuannya untuk menutupi kekurangan pada APBD 2026. 

"Soal rencana dan niatnya untuk berutang Rp2,2T. Saya tidak setuju, Bapak. Mohon izin. Kenapa tidak setuju? Karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada return-nya nanti menjadi persoalan hukum di kemudian hari," tegas Lukman
 
Interupsi juga datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra yakni Setyoko, pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar tidak mencerminkan keberpihakan Gubernur Pramono terhadap kaum Marhaenis. 

"Rp300 miliar ini peruntukannya untuk kaum Marhaens, Pak, bukan para kapitalis, apalagi untuk para neoliberal, kalau memang kita belum putuskan pada hari ini, kami bersedia membahas kembali," tegasnya. 

Hal senada juga dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak dan Francine Widjojo menyuarakan interupsi tentang penolakan pemotongan subsidi pangan. 

"Saya melihat APBD ini agak kurang, saya setuju sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko (Setyoko), hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita, dikurangi, Pak. Dengan alasan yang tidak masuk akal," kata Josephine.

Meski banjir interupsi penolakan pemotongan subsidi pangan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tetap mengesahkan Raperda APBD 2026. 

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pimpinan DPRD dan Gubernur Pramono terhadap Raperda APBD 2026.

Berita terkait

• Baca juga: Budi Arie Masuk Gerindra Benarkah Drama Settingan Jokowi?Ade Armando Baca Kondisi Lain Bisa Perang
• Baca juga: Analisis Hansat Bongkar Skenario Budi Arie Masuk Gerindra, Spionase Jokowi untuk Misi Gibran 2029?
• Baca juga: Pengamat Nilai Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita