Purbaya Dorong Exit Strategy Pramono Usai DBH Jakarta Dipotong Rp 15 Triliun Ditiru Daerah Lain

Strategi jangka pendeknya, Pramono sudah mewanti-wanti jajarannnya untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran.

Program-program yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat dipastikan bakal dipangkas.

“Harus ada realokasi, efisiensi. Sehingga sekali lagi, Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran cukup besar, Rp 95 triliun akan menjadi Rp 79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” tutur dia.

Politikus senior PDIP ini memastikan, Pemprov DKI Jakarta tak akan memangkas anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KJP yang dibagi untuk 707.513 siwa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” kata Pramono.

Kaji Ulang Skema Subsidi

Setelah pemangkasan DBH Jakarta, Pramono mempertimbangkan untuk menyesuaikan subsidi transportasi umum di ibu kota.

“Tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (penurunan pendapatan). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono bilang, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ulang seluruh skema subsidi dan belanja nonprioritas, termasuk kemungkinan efisiensi di sektor transportasi.

Sebagai informasi, selama ini Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi cukup besar di sektor ini di mana angkanya bisa mencapai Rp 15.000 per penumpang.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pihak belum tentu menaikkan tarif layanan transportasi umum di Jakarta.

Khususnya Transjakarta yang belakangan diisukan bakal mengalami penyesuaian tarif layanan.

“Sekarang (naik Transjaarta) mau kemana aja bayarnya Rp3.500, tapi ini belum tentu dinaikkan ya. Saya hanya menyampaikan contoh,” kata Pramono.

Langkah Strategi Pemprov

Selain itu, Pramono menginstruksikan seluruh dinas dan BUMD untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Berikut sejumlah poin yang menjadi penekanan Pramono setelah Menkeu Purbaya resmi memastikan DBH Jakarta dipangkas Rp 15 triliun.

• Seluruh OPD harus melakukan efisiensi
• Evaluasi secara menyeluruh penggunaan anggaran
• Menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas
• Menajamkan fokus belanja yang secara langsung dirasakan masyarakat
• Pramono akan pantau pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar tetap sasaran.

“Era menggunakan dana besar tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” ujar Pramono.

Jalan Keluar BUMD