Anggaran Dipotong, Pramono Diminta Bentuk Tim Khusus Sisir RAPBD 2026: Belanja Boros Dihapus 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim khusus untuk menyisir ulang seluruh pos belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Langkah ini dinilai penting setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun, membuat nilai RAPBD DKI turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

“Pos belanja DKI Jakarta jumlahnya 251 ribu per tahun. Artinya, ada 251 ribu item yang harus dicek satu per satu,” kata Justin dalam keterangannya, Selasa (8/10/2025).

Ia menilai, penyisiran itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh Gubernur. Tim khusus perlu dibentuk agar bisa menelusuri secara detail pos-pos belanja yang dianggap tidak efisien.

“Memang berat bagi Gubernur Mas Pramono untuk menyisir satu per satu belanja dalam rancangan anggaran. Tapi bisa dibentuk tim khusus yang bertugas menemukan pemborosan-pemborosannya agar bisa dikeluarkan dari anggaran,” jelasnya.

Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta membuka rencana belanjanya ke publik melalui laman resmi https://apbd.jakarta.go.id.

Langkah itu akan membuat proses penyusunan anggaran lebih transparan dan akuntabel, sekaligus melibatkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang daerah.

“Kami ingin mengusulkan agar Pemprov DKI membuka penuh rencana belanjanya di laman resmi yang bisa diakses siapa saja. Ini penting agar proses anggaran bisa diawasi publik dan berjalan transparan,” tegasnya.

Justin juga menyinggung temuannya dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, di mana Dinas Perpustakaan sempat mengajukan pembelian tiga unit server seharga Rp 1,7 miliar per unit.

Belanja tersebut dinilai tidak efisien, karena berdasarkan hasil penelusuran harga pasal satu unit server dengan spesifikasi serupa hanya sekitar Rp 300 juta. 

“Hal-hal seperti ini adalah pemborosan yang harus dihapus dari anggaran, apalagi di tengah pemangkasan besar-besaran seperti sekarang,” pungkasnya.

Tantangan Berat Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah dihadapkan pada tantangan berat setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) bagi Jakarta hingga Rp15 triliun.

Hal ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menyusut tajam dari Rp95,35 triliun menjadi Rp70,06 triliun

Pemangkasan ini tentu menekan kemampuan fiskal Jakarta untuk menjalankan berbagai program prioritas.

Gubernur Pramono pun tak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah dengan keputusan pemerintah pusat itu.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ucapnya, Senin (6/10/2025).

Dinas dan BUMD Diminta Putar Otak

Menghadapi pemangkasan anggaran ini, Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan efisiensi besar-besaran.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Pramono menyebut, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar lebih tetap sasaran.

Subsidi Transportasi Terancam

Meski banyak pos anggaran bakal dikurangi, Gubernur Pramono memastikan program sosial untuk warga menengah ke bawah tetap aman.

“Hal yang berkaitan dengan KHP yang dibagi untuk 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagi untuk 16.979,” tuturnya.

Namun di sisi lain, subsidi transportasi publik, seperti Transjakarta saat ini tengah dikaji ulang.

“Subsidi transportasi kita kan besar sekali. Sekarang (naik Transjakarta) ke mana aja bayarnya Rp3.500, karena subsidi transportasi kita per orang bisa hampir Rp15.000,” kata Pramono.

Pernyataan ini tentu membuka kemungkinan adanya penyesuaian tarif Transjakarta, meski Pramono menegaskan hal itu masih dikaji dan belum menjadi keputusan.

Rekrutmen PJLP 2026 Dikurangi

Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa pemangkasan ini tak ada berdampak pada tunjangan dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga petugas pemadam kebakaran (damkar) bakal dikurangi.

“Jadi tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Tapi karena ada pengurangan (DBH), mungkin peluang (kerja sebagai PJLP) juga akan berkurang,” ucapnya.

Adapun untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka rekrutmen 1.000 rekrutmen PPSU, 1.100 petugas damkar, dan 500 pasukan putih.

Untuk PJLP yang sudah diterima tahun ini, Pramono menjamin tidak akan ada pengurangan.

“Untuk PJLP yang diterima tahun ini, tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Cari Terobosan Pembiayaan

Untuk penutup kekurangan anggaran, Gubernur Pramono langsung putar otak mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya lewat Jakarta Collaboration Fund.

Exit strategy ala Gubernur Pramono ini pun sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat sang menteri menyambangi Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025) kemarin.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund,” tuturnya.

Lewat program ini, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung pada dana APBD. 

Selain melalui skema Jakarta Collaboration Fund, Pemprov DKI juga akan memanfaatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta.

Menteri Purbaya pun mengapresiasi langkah Gubernur Pramono dan meminta daerah lain yang dipangkas DBH-nya mengikuti langkah Jakarta.

“Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” kata Menteri Purbaya.

Berita Terkait

• Baca juga: Pramono Punya Senjata Cerdas Hadapi Pemotongan TKD, Respons Menkeu Purbaya Disorot
• Baca juga: Purbaya Dorong Exit Strategy Pramono Usai DBH Jakarta Dipotong Rp 15 Triliun Ditiru Daerah Lain
• Baca juga: Anggaran Seret, Pramono Anung Malah Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya Merestui

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita