Pemangkasan DBH Ancam Rekrutmen PJLP, Alia Noorayu: Lapangan Kerja Harus Tetap Dibuka!

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menanggapi rencana pengurangan jumlah rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tahun depan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Diketahui, DBH Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun oleh Kementerian Keuangan, sehingga berdampak langsung pada jumlah tenaga PJLP yang bisa direkrut oleh Pemprov.

Meski begitu, Alia menilai Pemprov DKI tetap perlu membuka lapangan kerja baru agar angka pengangguran di Jakarta tidak terus meningkat.

“Kita akan mendorong agar program-program pembuka lapangan kerja ditingkatkan. Karena seperti kita tahu, masih banyak pengangguran di DKI Jakarta,” ujar Alia kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, rekrutmen PJLP, termasuk petugas PPSU, damkar, dan pasukan kebersihan, harus tetap dijalankan karena terbukti menjadi jalur cepat menekan angka pengangguran.

“Salah satu penyaluran paling cepat dari Pemprov itu kan lewat pembukaan PPSU. Jadi kami akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada, untuk menekan tingkat pengangguran di Jakarta,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI tersebut meminta agar dana hasil pemangkasan DBH dapat dialokasikan ke program prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.

“Yang penting, DBH itu bisa dialokasikan untuk mendukung program-program DKI Jakarta yang dibutuhkan dalam pembangunan,” tambah Alia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemangkasan DBH ini akan berdampak langsung pada jumlah rekrutmen petugas PJLP di tahun depan.

Saat ini, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang direkrut tahun 2025 mencapai 1.100 orang, sedangkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) sebanyak 1.000 orang.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan, selama ini kan PJLP kita seperti damkar seribu, pasukan oranye seribu seratus, pasukan putih lima ratus. Karena ada pengurangan ini, peluang itu mungkin akan berkurang tahun depan,” kata Pramono.

Anggaran disunat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah dihadapkan pada tantangan berat setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) bagi Jakarta hingga Rp15 triliun.

Hal ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menyusut tajam dari Rp95,35 triliun menjadi Rp70,06 triliun

Pemangkasan ini tentu menekan kemampuan fiskal Jakarta untuk menjalankan berbagai program prioritas.

Gubernur Pramono pun tak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah dengan keputusan pemerintah pusat itu.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ucapnya, Senin (6/10/2025).

Dinas dan BUMD Diminta Putar Otak

Menghadapi pemangkasan anggaran ini, Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan efisiensi besar-besaran.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Pramono menyebut, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar lebih tetap sasaran.

Subsidi Transportasi Terancam
Meski banyak pos anggaran bakal dikurangi, Gubernur Pramono memastikan program sosial untuk warga menengah ke bawah tetap aman.

“Hal yang berkaitan dengan KHP yang dibagi untuk 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagi untuk 16.979,” tuturnya.

Namun di sisi lain, subsidi transportasi publik, seperti Transjakarta saat ini tengah dikaji ulang.

“Subsidi transportasi kita kan besar sekali. Sekarang (naik Transjakarta) ke mana aja bayarnya Rp3.500, karena subsidi transportasi kita per orang bisa hampir Rp15.000,” kata Pramono.

Pernyataan ini tentu membuka kemungkinan adanya penyesuaian tarif Transjakarta, meski Pramono menegaskan hal itu masih dikaji dan belum menjadi keputusan.

Rekrutmen PJLP 2026 Dikurangi

Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa pemangkasan ini tak ada berdampak pada tunjangan dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga petugas pemadam kebakaran (damkar) bakal dikurangi.

“Jadi tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Tapi karena ada pengurangan (DBH), mungkin peluang (kerja sebagai PJLP) juga akan berkurang,” ucapnya.

Adapun untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka rekrutmen 1.000 rekrutmen PPSU, 1.100 petugas damkar, dan 500 pasukan putih.

Untuk PJLP yang sudah diterima tahun ini, Pramono menjamin tidak akan ada pengurangan.

“Untuk PJLP yang diterima tahun ini, tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Cari Terobosan Pembiayaan

Untuk penutup kekurangan anggaran, Gubernur Pramono langsung putar otak mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya lewat Jakarta Collaboration Fund.

Exit strategy ala Gubernur Pramono ini pun sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat sang menteri menyambangi Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025) kemarin.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund,” tuturnya.

Lewat program ini, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung pada dana APBD. 

Selain melalui skema Jakarta Collaboration Fund, Pemprov DKI juga akan memanfaatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta.

Menteri Purbaya pun mengapresiasi langkah Gubernur Pramono dan meminta daerah lain yang dipangkas DBH-nya mengikuti langkah Jakarta.

“Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” kata Menteri Purbaya.

Berita terkait

• Baca juga: Anggaran Disunat Rp15 T, Jakarta ‘Tercekik’: Subsidi Transportasi Terancam, Rekrutmen PJLP Dikurangi
• Baca juga: Efek Domino Anggaran Jakarta Disunat Rp15 Triliun: Gaji ASN Aman, PJLP 2026 Dikurangi 
• Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth Dorong Pemprov Segera Isi Posisi PJLP Yang Kosong Akibat Pensiun

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita