Dedi Mulyadi Beda Taktik dengan Pramono Hadapi Potongan DBH Menkeu Purbaya, Birkorat Dibikin Puasa

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sama-sama tidak protes dengan kebijakan fiskal Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Pramono dan Dedi Mulyadi (Youtube KPK) dan Purbaya (Kemenkeu/Biro KLI-Zalfa'Dhiaulhaq)
TAKTIK BERBEDA - Kolase foto Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis (10/7/2025) lalu, ditambah foto Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pramono dan Dedi memiliki taktik berbeda menghadapi pengurangan DBH dari Purbaya. 

Ia malah meminta kepala daerah lain yang DBH-nya kena potong untuk meniru langkah Pemprov DKI Jakarta. 

"Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ujar Purbaya.

Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024. 

PURBAYA TEMUI PRAMONO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Gubernur Pramono Anung saat bertemu di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
PURBAYA TEMUI PRAMONO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Gubernur Pramono Anung saat bertemu di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi. 

Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat. 

Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund. Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota. 

Lewat skema Jakarta Collaboration Fund, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung dengan dana APBD. 

Selain skema ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memanfaatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta. 

Menteru Purbaya mengapresiasi ambisi Pramono tersebut untuk menciptakan Jakarta Collaboration Fund.

Ia malah meminta kepala daerah lain yang DBH-nya kena potong untuk meniru langkah Pemprov DKI Jakarta. 

"Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ujar dia.

Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024. 

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi. 

Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved