DPRD DKI Jakarta: Program Hijau Tak Terganggu Efisien

TRIBUNJAKARTA.COM - Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta.

Rapat untuk penyesuaian dan efisiensi anggaran itu berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike memimpin rapat tersebut.

Hadir Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris, Sekretaris Habib Muhammad bin Salim Alatas, dan para anggota Komisi D.

Hadir dari eksekutif yakni Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris dan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri beserta jajaran.

Yuke menegaskan, sinkronisasi program antarinstansi sangat penting. Sehingga efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan dan pertamanan.

“Hari ini kita ingin memastikan agar penyesuaian di Dinas Pertamanan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yuke.

Setelah penyesuaian, jelas dia, total anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2026 menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Turun dari kesepakatan awal KUA-PPAS, yaitu Rp1,9 triliun.

“Jadi turun cukup signifikan,” kata Yuke.

Penurunan anggaran, harap Yuke, tidak menghambat pelaksanaan program strategis.

Seperti pembangunan taman, pengadaan kendaraan jenazah, serta pengadaan lahan pemakaman.

“Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga harus tetap dijalankan,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tamhut DKI Jakarta Fajar Sauri menegaskan, penyesuaian mempertimbangkan prioritas dan manfaat langsung bagi warga.

“Kami menyesuaikan beberapa kegiatan agar tetap fokus pada program yang prioritas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tukas Fajar.