Pohon Tumbang Kembali Makan Korban, Kenneth DPRD DKI Desak Evaluasi Total Sistem Mitigasi Bencana

Ringkasan Berita:

• Pemprov DKI Perkuat mitigasi bencana: Insiden banjir dan pohon tumbang yang menelan korban jiwa.
• Evaluasi menyeluruh dan audit lapangan: Pramono harus mengevaluasi kinerja dinas terkait agar penanganan risiko bencana lebih preventif, bukan reaktif.
• Dorong sinergi dan partisipasi warga: Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perangkat wilayah, dan masyarakat dalam pemangkasan pohon rawan, pembersihan saluran air.

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyoroti serius insiden banjir hingga pohon tumbang yang kembali memakan korban jiwa.

Setelah di Pondok Indah pada Minggu (26/10/2025), peristiwa serupa terulang di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memperkuat manajemen mitigasi bencana, terutama di tengah meningkatnya curah hujan ekstrem akhir-akhir ini.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban jiwa akibat pohon tumbang di kawasan Dharmawangsa dan di daerah Pondok Indah beberapa waktu lalu. 

Peristiwa ini bukan sekadar musibah alam, tetapi juga peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesiapsiagaan dan pemeliharaan infrastruktur kota harus ditingkatkan secara serius," ujar Kenneth, Jumat (31/10/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent ini, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta beberapa hari terakhir memang memicu genangan di sejumlah titik dan menyebabkan pohon-pohon besar tumbang akibat angin kencang. 

Namun, ia menilai, Pemprov DKI perlu memperbaiki tata kelola penanganan risiko bencana secara menyeluruh.

"Penanganan pohon rawan tumbang, saluran air tersumbat, serta sistem drainase yang tidak optimal adalah isu klasik yang tidak boleh lagi ditunda penyelesaiannya. 

Saya selaku Anggota DPRD DKI Jakarta mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Sumber Daya Air melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pohon dan saluran air di seluruh wilayah rawan," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya manajemen risiko bencana serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan cuaca ekstrem. 

Banjir hingga pohon tumbang memperlihatkan bahwa mitigasi bencana di Jakarta masih bersifat reaktif. 

Ia menyebut pemerintah kerap bergerak setelah genangan terjadi, bukan melalui langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.

Evaluasi Menyeluruh

Oleh karena itu, Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya, terutama dinas dan unit yang menangani pengelolaan lingkungan, drainase, serta tata kota. 

Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kinerja di lapangan dan menilai siapa saja pejabat yang benar-benar bekerja melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas tanpa inovasi.

"Masalah banjir di Jakarta bukan hanya persoalan cuaca, tetapi cerminan lemahnya manajemen risiko dan tata kelola kota. Pak Gubernur Pramono Anung harus mampu melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak," ujar dia.

Selama ini, ujar Kenneth, mitigasi bencana di Jakarta belum dilakukan secara sistematis. 

Pemeliharaan infrastruktur dasar seperti saluran air, kali, waduk, dan pohon besar yang berpotensi tumbang saat hujan deras harus menjadi perhatian utama Pemerintah DKI Jakarta.

"Petugas harus melakukan pengecekan rutin terhadap tali-tali air dan drainase di trotoar yang kerap tersumbat akibat lumpur dan sampah. Penggunaan teknologi berbasis sensor, pembersihan terjadwal, serta koordinasi cepat antar unit dianggap penting untuk mencegah genangan," bebernya.

Pendekatan Mikro

Selain itu, strategi penanganan banjir juga perlu mencakup pendekatan mikro, bukan hanya proyek makro seperti tanggul atau normalisasi sungai. 

Upaya mikro dapat berupa penataan kawasan padat penduduk, penerapan sistem resapan air di perumahan, serta edukasi warga agar tidak membuang sampah ke saluran air. Keseimbangan antara program makro dan mikro diyakini akan menciptakan sistem penanganan banjir yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"Pemerintah jangan hanya berpikir proyek besar saja. Hal-hal kecil seperti got tersumbat dan drainase rusak justru sering jadi penyebab utama genangan," lanjut Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Kenneth juga meminta agar seluruh perangkat wilayah mulai dari lurah, camat, hingga petugas PPSU, bekerja proaktif untuk ikut berkontribusi melakukan pemangkasan pohon berisiko tinggi, pembersihan saluran air, serta memastikan pompa air berfungsi maksimal.

"Mitigasi bencana bukan sekadar respons setelah kejadian, tetapi kesiapan sebelum bencana terjadi. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari risiko yang bisa diantisipasi," kata Kenneth.

Panggil Dinas

Kenneth menambahkan, DPRD DKI akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan dan memastikan langkah konkret yang akan diambil ke depan. 

Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi anggaran penanganan banjir dan pemeliharaan pohon di DKI Jakarta agar tepat sasaran dan berorientasi pada pencegahan.

"Jangan sampai anggaran besar yang sudah disiapkan tiap tahun tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Kami ingin ada transparansi, evaluasi teknis, dan percepatan program penataan lingkungan perkotaan yang baik," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Selain peran pemerintah, Kenneth mengingatkan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mitigasi bencana. 

Ia mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan kondisi lingkungan sekitar, seperti pohon miring atau saluran air tersumbat, kepada pihak kelurahan atau layanan Jakarta Siaga 112, atau ke akun instagram @laporkenneth.

"Pemeliharaan, pengawasan, dan kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kegiatan seremonial. Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran warga juga penting untuk membangun kota yang tangguh dan aman bagi semua,” paparnya.

Berita Terkait

• Baca juga: Program Bulky Waste Dinilai Positif, DPRD DKI Tekankan Pentingnya Peran Warga dan Perangkat Wilayah
• Baca juga: Pelat Besi JPO Halte Transjakarta BNN Lama Ludes Dicuri
• Baca juga: Soroti Aset Mangkrak, Josephine PSI Dorong Lelang Mobil Dinas untuk Warga

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita