Warga Baduy Dibegal di Cempaka Putih: Terluka Datangi Pelanggan Usai Ditolak RS, Pramono Bereaksi

Warga Baduy, Repan dibegal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2025). Jalan temui pelanggan usai ditolak RS, Pramono merespons.

Kompas.com/TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
KORBAN BEGAL- Repan warga Baduy Dalam, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak menjadi korban begal di Jakarta, Minggu (26/10/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis kabar bahwa rumah sakit di Jakarta menolak pasien bernama Repan lantaran tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Di rumah sakit tangan yang terluka hanya diikat, tidak dijahit bahkan tidak diapa-apain sama sekali," kata Nello.

Saat di klinik, perban Repal yang melilit tangan kiri dibuka dan darah langsung mengucur.

Dari klinik, Repan lalu dirujuk ke RS Ukrida, Jakarta Barat, hingga mendapat 10 jahitan.

Repan mengaku kondisi tangannya masih terasa sakit meski sudah dijahit. 

Kini, untuk sementara waktu Repan memutuskan tinggal di rumah Nello karena kasus pembegalan yang dialaminya sedang diselidiki oleh polisi.

Pramono Anung Merespons

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis kabar bahwa rumah sakit di Jakarta menolak pasien bernama Repan lantaran tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pramono menjelaskan, persoalan yang terjadi bukan penolakan, melainkan adanya kendala komunikasi akibat perbedaan bahasa antara pihak rumah sakit dan Repan.

"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta dikutip dari Wartakota, Kamis (6/11/2025).

"Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," tambahnya.

Dia menegaskan semua layanan kesehatan baik milik Pemprov DKI maupun tidak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Pemda).

"Ya, mau maupun milik Pemprov atau enggak, saya sudah minta sama Bu Ani, udah, semuanya tanggung jawab Pemda," ucapnya.

Berita Terkait

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved