Subsidi Pangan Dipotong, Sejumlah Fraksi Walkout Saat Pengesahan Raperda APBD DKI 2026

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta memilih keluar atau walkout saat rapat Paripurna pengedahan Raperda APBD 2026, hal ini dipicu pemotongan anggaran subsidi pangan. 

Rapat paripurna berjalan dinamis, sejumlah anggota dewan menyampaikan interupsi saat ketua DPRD DKI Jakarta hendak mengetuk palu pengesahan Raperda APBD 2026. 

Beberapa interupsi sempat diterima, Anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan penolakannya terhadap pemotongan subsidi pangan 2026. 

Pantauan TribunJakarta.com, sejumlah anggota dewan yang terlihat walkout diantaranya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Fraksi Partai Amanat Nasional serta sejumlah anggota Fraksi Gerindra. 

"Karena ini menyangkut anggaran 2026, satu tahun ke depan. Kejadian 2025 itu harusnya menjadi pelajaran kita untuk menetapkan di 2026. Anggaran hari ini memang ada efisiensi.Tetapi untuk bidang sosial, pangan murah kita itu janganlah dipotong sebesar itu," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Josephine Simanjuntak. 

Seharusnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan anggaran untuk subsidi pangan sebagai program prioritas yang tidak dikurangi. 

Dia menyoroti adanya belanja hibah Rp315 Miliar di APBD 2026, seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan ke subsidi pangan. 

"Sebelum Rp300 miliar dipotong, itu saja belum mencukupi penerima bantuan itu secara keseluruhan. Dipotong lagi Rp300 miliar bagaimana? Rakyat main garu-garukan," ucap Josephine. 

Sikap Fraksi PSI dalam memandang APBD 2026 yang telah disahkan tegas tidak setuju, pihaknya juga akan menyurati Gubernur Pramono Anung. 

"Kami akan tetap mengatakan bahwa kami tidak akan setuju dengan APBD saat ini," tegas dia. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, APBD DKI 2026 yang disepakati merupakan hasil penyesuaian setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

"Paripuran hari ini, Rabu 12 November 2025 untuk menyepakati APBD 2026, mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp15 triliun, jadi APBD kita ketuk Rp 81,3 triliun," kata Khoirudin. 

Jalannya rapat sempat diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan, hal ini menurut Khoirudin merupakan sesuatu yang wajar. 

Interupsi berkaitan dengan pemotongan subsidi pangan pada 2026, hal ini dinilai sebagai kebijakan yang kurang berpihak ke masyarakat. 

"Mengenai apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman concern kepada masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang bansos," tegas dia. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, program subsidi pangan pada 2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diprogramkan tanpa ada pemotongan. 

"Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota Dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu," kata Pramono.