Udara Memburuk dan Sampah Menumpuk, KLH Jadikan HBKB di Sunter Jakut Spot Edukasi Lingkungan Terpadu

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara dan mengatasi persoalan sampah di ibu kota kembali ditegaskan dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus sarana edukasi publik mengenai pengurangan emisi dan pengelolaan sampah.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, CFD merupakan sebuah gerakan strategis untuk mengembalikan langit biru.

Menurutnya, kualitas udara di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, mengalami kemunduran serius saat musim kemarau, di mana jumlah hari dengan kategori tidak sehat meningkat 30 hingga 40 persen.

"Car free day penting untuk mengembalikan langit biru kita. Kita semua melihat kondisi udara Jakarta sangat memprihatinkan," ujar Rasio Ridho di lokasi.

Ia menjelaskan, perbaikan kualitas udara harus dilakukan dari berbagai sisi: mengurangi emisi kendaraan, meningkatkan standar bahan bakar, mengontrol emisi industri, serta menghentikan praktik pembakaran sampah terbuka.

Karenanya, CFD didorong menjadi ruang edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa pengurangan emisi harus dimulai dari kebiasaan keseharian.

'Kalau CFD dilakukan secara rutin, emisi kendaraan akan berkurang dan masyarakat bisa menikmati udara yang lebih bersih," katanya.

Selain isu udara, persoalan sampah juga menjadi sorotan utama.

Rasio menyebut tingkat pengelolaan sampah nasional baru berada di kisaran 39,1 persen, sementara lebih dari 60 persen sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik.

Situasi ini menurutnya tidak akan berubah tanpa partisipasi aktif masyarakat.

"Kita semua adalah penghasil sampah dan harus bertanggung jawab atas sampah-sampah kita," tegasnya.

Ia berharap Jakarta Utara dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan sampah berjenjang, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, melalui pelibatan masyarakat, sekolah, organisasi, dan perangkat wilayah.

Menurutnya, langkah komprehensif yang dilakukan Pemkot Jakut sudah berada di jalur yang benar, sehingga wilayah ini dinilai berpotensi menjadi model pengelolaan sampah bagi kota-kota lain di Indonesia.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto memaparkan pencapaian signifikan wilayahnya sejak mendapat pendampingan intensif dari KLH.

Jakarta Utara ditetapkan sebagai wilayah pilot project pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir sejak Februari 2025, bersamaan dengan deklarasi percepatan penanganan sampah di tingkat RT/RW.

Ia menjelaskan, upaya perbaikan berjalan melalui berbagai jalur, salah satunya Gerakan Pilah Sampah (GPS) yang dilakukan oleh PKK dan warga di 460 RW.

"Hampir seluruh RW kini punya rumah memilah. Angkanya sudah mendekati 9 persen, sementara target akhir 11 persen. Ini tertinggi di Jakarta," ujar Edy.

Sekolah juga ikut bergerak.

Dari lebih dari 400 sekolah di Jakarta Utara, sebanyak 265 sekolah telah berstatus Adiwiyata, hanya satu bulan setelah deklarasi bersama KLH.

Program ini fokus pada edukasi lingkungan sejak usia dini, terutama pemahaman soal pemilahan sampah.

Pemkot Jakarta Utara memastikan kegiatan ini akan terus didorong secara rutin sebagai bagian dari strategi lingkungan jangka panjang.

Dengan edukasi konsisten, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar bahwa menjaga udara dan sampah adalah tanggung jawab bersama.

Berita terkait

• Baca juga: Wahana Ekstrem Flying Fox Bikinan Damkar Jakarta Utara Jadi Favorit Anak-anak di HBKB Sunter
• Baca juga: Anggota DPRD DKI Kevin Wu: CFD di Lima Wilayah Bisa Jadi Etalase Budaya Jakarta 
• Baca juga: Ada Perayaan HUT ke-80 TNI, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Digelar 5 Oktober Besok

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita