Raperda Kesehatan DKI Jakarta, Warga Usul Bentuk Kader Pengawas Minum Obat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah. 

Raperda tersebut merupakan perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan RDPU menjadi ruang bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dalam penyempurnaan substansi raperda tersebut.

“Kami menerima banyak masukan dari berbagai stakeholder, terutama masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap rancangan perda ini,” kata Aziz, Selasa (12/5/2026).

Menurut Aziz, antusiasme masyarakat dalam memberikan masukan cukup tinggi. 

Hal ini menunjukkan adanya harapan besar agar sistem kesehatan di Jakarta semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam RDPU tersebut, sejumlah usulan dari peserta menjadi sorotan. 

Salah satunya terkait pembentukan kader pengawas konsumsi obat guna memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur.

“Tadi ada masukan yang unik, misalnya terkait kader pengawasan minum obat,” kata Aziz.

Selain itu, muncul pula usulan agar sistem kesehatan daerah dibangun secara terintegrasi dengan aspek lingkungan dan kesehatan hewan.

Menurut Aziz, kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan sekitar, termasuk kesehatan hewan peliharaan.

“Ada juga usulan agar sistem kesehatan daerah terintegrasi dengan lingkungan, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga memperhatikan hewan peliharaan dan lingkungan sekitar karena itu sangat memengaruhi kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Aziz memastikan seluruh masukan dari masyarakat dan stakeholder akan dicatat untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan pasal demi pasal Raperda Sistem Kesehatan Daerah.

Ia berharap regulasi tersebut nantinya mampu menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif bagi warga Jakarta.

Tujuan utama perubahan perda ini untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas.