Komisi C DPRD DKI Tantang Transjakarta Cari Terobosan Baru, Kurangi Ketergantungan Subsidi APBD

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencari terobosan baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mengatakan subsidi transportasi publik masih dibutuhkan masyarakat. 

Menurut Dimaz, Transjakarta harus mulai memperkuat inovasi dan sumber pendapatan baru agar beban APBD tidak terus meningkat setiap tahun.

"Dalam postur APBD kita, subsidi itu memang sangat besar sekarang," kata Dimaz.

Ia menyebut subsidi yang diberikan kepada Transjakarta saat ini mencapai sekitar Rp4,2 triliun. 

Untuk itu, jajaran direksi diminta menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tanpa mengurangi manfaat layanan yang diterima masyarakat.

"Saya memberikan tantangan kepada direktur utama Transjakarta untuk menyampaikan ide atau program yang baik untuk mengurangi angka subsidi yang sampai sekarang masih besar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dimaz juga menyinggung opsi penyesuaian tarif Transjakarta. Namun, ia menilai kebijakan tersebut belum tepat diterapkan dalam waktu dekat mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih perlu menjadi pertimbangan.

"Kalau tarif dinaikkan sekarang, saya kira mungkin belum tepat. Hal ini masih perlu dikaji ulang," jelasnya.

Menurut Dimaz, kenaikan tarif bukanlah keputusan final, melainkan hanya salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah daerah.

"Jadi, bukan hal yang pasti," terangnya.

Politikus itu berharap Transjakarta lebih mengoptimalkan strategi pendapatan di luar penjualan tiket atau non-farebox revenue.

Dengan demikian, kualitas layanan dapat terus ditingkatkan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada subsidi APBD.

"Pengurangan subsidi itu harus tanpa mengurangi manfaat kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga tidak terbebani," tambahnya.