5 Fakta Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR RI, Harta Hingga Ucapan Kontroversial
Lima fakta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari DPR RI. Simak harta keponakan Prabowo Subianto hingga ucapan kontroversial.
Meski mundur, Sara menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di Komisi VII DPR RI.
“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.
3. Harta Kekayaan
Rahayu Saraswati melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2025.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia memiliki kekayaan sebesar Rp34.472.155.947 (Rp34,4 miliar).
Kekayaan terbesar Sara berasal dari aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kebumen, Bekasi, hingga Jakarta Pusat.
Total nilai dari aset tersebut adalah Rp20.040.147.000.
Selanjutnya, politikus Partai Gerindra itu mempunyai alat transportasi dan mesin berupa empat mobil.
Keempat mobil itu adalah Toyota Vellvire Minibus tahun 2019 (Rp800.000.000), Toyota Alpard Minibus tahun 2021 (Rp1.050.000.000), Toyota Land Cruiser Jeep SC.HDTP tahun 2023 (Rp2.400.000.000), dan Toyota Fortuner Jeep SC.HDTP tahun 2023 (Rp550.000.000).
Secara keseluruhan, aset berwujud alat transportasi dan mesin milik Rahayu Saraswati mencapai Rp4.800.000.000.
Selain itu, Sara mempunyai harta bergerak lainnya sebanyak Rp615.000.000, surat berharga senilai Rp4.241.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp8.169.388.287.
Wanita kelahiran tahun 1986 itu juga tercatat memiliki utang sebanyak Rp3.393.379.340.
4. Ucapan Kontroversial
Rahayu Saraswati menyatakan, keputusannya mundur dari DPR RI tidak lepas dari kontroversi pernyataannya soal lowongan kerja dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu.
Dalam podcast tersebut, Sara mengajak anak muda untuk membuat usaha sendiri daripada bergantung pada pemerintah.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.