Ingatkan Prabowo Tak Terjebak Politik Gincu, Peneliti Senior BRIN Prediksi Bakal Ada Reshuffle Lagi

TRIBUNJAKARTA.COM - Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak pada politik gincu.

Ia berharap, dalam masa lima tahun periode kepemimpinan Prabowo, bisa terjadi perkembangan pembangunan yang signifikan.

Salah satunya dengan memilih para menteri dan wakil menteri yang sejalan dengan visinya.

Seperti diketahui, pada Senin (8/9/2025), Prabowo melakukan reshuffle terhadap lima menterinya. Empat dari lima menteri tersebut merupakan menteri yang juga menjabat pada era Presiden Jokowi.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

Sementara, satu menteri lain yang dicopot adalah Menteri Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding.

Pada saat bersamaan, Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri:

• Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;
• ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;
• ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
• ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sebeagai informasi Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak baru dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diubah melalui Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan disahkan oleh DPR pada 23 Agustus 2025.

Sedangkan, untuk kursi Menko Polkam dan Menpora belum dijabat menteri definitif.

Zuhro meyakini, akan ada reshuffle selanjutnya.

Penerima gelar PhD Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu menyadari, para menteri dan wakil menteri biasanya diajukan partai politik.

Namun, Prabowo memiliki hak untuk memilih calon yang paling tepat dengan standar kemampuan tinggi dan memiliki kapasitas di bidang penempatannya.

"Jadi kalau ini mau tidak mau ya Pak Prabowo memang harus mengakomodasi kader-kader dari partai-partai yang sudah bersepakat berkoalisi itu gak ada masalah. Menjadi masalah kalau partai-partai mengirimkan kader-kader yang gak pas gitu, gak tepat, gak gak punya kapasitas ya."

"Jadi harus memang yang bukan pemula gitu, yang bisa diajak lari gitu kan menunjukkan memang track recordnya untuk mengelola kementerian itu oke, bukan trial and error," kata Zuhro saat menjadi narasumber di podcast 'Abraham Samad Speak Up' tayang Minggu (15/9/2025).

Zuhro menggarsbawahi soal periode presiden yang hanya lima tahun. Jangan sampai, dalam tempo singkat itu, Prabowo hanya habiskan dengan kompromi politik.