Ogah Tanggung Utang Proyek Warisan Jokowi, Menteri Purbaya Panen Dukungan dari Celios hingga Golkar

TRIBUNJAKARTA.COM - Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak membiarkan beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ditanggung negara panen dukungan.

Menteri bergelar doktor bidang ekonomi dari Purdue University itu, mengatakan, proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang sejak awal diskemakan bussiness-to-bussiness (B2B) harus diselesaikan tanpa melibatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto, hingga Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar,  sepakat dengan sikap Purbaya.

Terlebih, utang proyek warisan Presiden ke-7 Jokowi itu mencapai sekitar Rp 116 triliun.

Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh digarap pada pemerintahan Jokowi.

Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.

Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga yang meletakkan batu pertama pada Januari 2016, dan meresmikannya pada 2 Oktober 2023.

Sampai pertengahan 2025, jumlah penumpang Whoosh sebanyak 16 ribu sampai 18 ribu orang per hari pada hari kerja, dan 18 ribu sampai 22 ribu per hari pada akhir pekan.

Angka tersebut belum menyentuh target 31 ribu penumpang per hari yang dicanangkan sejak awal.

Ogah Tanggung Utang Whoosh

Purbaya mengatakan, KCIC yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri.

Menurutnya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment."

"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," lanjut tegasnya.

Sebelumnya, wacana pembayaran utang Whoosh ditanggung pemerintah diusulkan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Golkar Setuju

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto, menilai sikap Menkeu Purbaya sudah tepat.

Menurutnya, Danantara yang menjadi superholding BUMN harus bisa menangani persoalan pembiayaan utang di tubuhnya sendiri.

"Menurut saya apa yang dikatakan Menteri Keuangan itu sudah tepat. Karena memang hari ini kita sudah institusi lain seperti Danantara yang bisa mendanai BUMN kita," kata Firnando di program Kompas Petang, Kompas TV Senin (13/10/2025).

Firnando juga menganggap utang proyek KCIC itu bisa mengganggu fiskal negara jika APBN harus dipangkas utang yang begitu besar.

"Jadi memang, saya rasa sudah tepat, dan itu harus didanai non-APBN karena itu besar sekali dan itu bisa merusak fiskal itu. Saya sangat sepakat dengan Menkeu," jelasnya.

Celios: Warisan Tanpa Kajian Matang

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, mengatakan, masayrakat Indonesia tidak akan sudi membiayai utang Whoosh yang sejak awal dicanangkan tanpa anggaran negara.

"Yang jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat gak sudi pasti proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN."

"Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara, kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar kontrak moral antara pemerintah dan rakyatnya," jelas Media pada kesempatan yang sama dengan Firnando.

Media juga menegaskan, Whoosh adalah proyek warisan Jokowi yang  tanpa kajian matang dan mengabaikan rasionalitas politik.

"Jadi waktu itu kan proses perencanaan proyeknya over optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apakah kemuduian harus ditanggung jawab pemerintah Indonesia saja. Ini kan kurang fair."

"Ini kan kebijakan warisan presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik yang mengabaikan rasionalitas ekonomi," tegasnya.

Berita Terkait

• Baca juga: Jokowi Diungkit Saat Ferdinand Hutahaean Singgung Purbaya Tolak Utang Whoosh, Istana Respons Menkeu
• Baca juga: Menkeu Purbaya Tak Gentar Hadapi Luhut hingga Bahlil, Kini Panen Sentimen Positif Publik
• Baca juga: Fenomena Baru! Pengamat Akui Gaya Koboi Menkeu Purbaya Menghipnotis Publik, Bikin Lupa Kantong Tipis

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita