Profil Hasan Nasbi yang Kritik 'Gaya Koboi' Menkeu Purbaya, Komisaris Pertamina Berharta Rp41 Miliar

"Jadi, uang saya pribadi, bukan Cyrus," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (17/3/2016). 

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Hasan Nasbi mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 

Sementara pada Pilpres 2024, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Bahkan, Hasan Nasbi masuk dalam Tim Kampanye Prabowo-Gibran dengan jabatan sebagai juru bicara.

Selama Pilpres 2024, ia sering tampil di televisi nasional maupun podcast, baik dalam rangka debat maupun menyampaikan gagasan mengenai program Prabowo-Gibran.

Harta Kekayaan

Hasan Nasbi melaporkan harta kekayaannya pada 9 Desember 2024 lalu.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasan memiliki kekayaan sebesar Rp41.336.616.257 (Rp41,3 miliar).

Kekayaan itu terbagi ke sejumlah aset, yang pertama adalah tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp13.967.787.329.

Kemudian, ada aset berupa alat transportasi dan mesin berupa lima mobil dan satu motor, yaitu mobil BMW X5 tahun 2022 (Rp1.200.000.000), mobil Honda HRV tahun 2022 (Rp270.000.000), mobil Toyota Hiace tahun 2018 (Rp420.000.000), mobil Mini Cooper S Hatch A/T tahun 2022 (Rp899.000.000), mobil Mercedes-Benz G 63 AT tahun 2023 (Rp6.713.382.499), dan motor Honda Beat tahun 2021 (Rp13.000.000).

Hasan juga tertulis memiliki aset kas dan setara kas sebanyak Rp17.694.186.518 serta harta lainnya sebanyak Rp735.000.000.

Selain itu, pria kelahiran Bukittinggi itu tercatat memiliki utang senilai Rp575.740.089.

Sebagai informasi, jumlah Komisaris Pertamina saat ini menjadi delapan orang, di antaranya Sudung Situmorang, Ahmad Erani Yustika, Panel Barus, Rini Widyastuti, Andy Rachmianto, Tina Talisa, Siti Zahra Aghnia, dan Hasan Nasbi.

Kritik Hasan Nasbi ke Purbaya

Dalam akun YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menilai Purbaya harusnya tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kementerian lain.

Menurutnya, hal ini justru akan memicu munculnya perspektif publik tentang pemerintahan yang tidak solid.

"Saya merasa beliau (Purbaya) harusnya sadar dan menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Kalau mau silang sengketa di dalam saja. Kalau di luar nanti publik terhibur seolah-olah dukung kita (masyarakat), tapi dalam jangka waktu yang panjang publik akan merasa 'oh ini pemerintah gampang di pecah belah, pemerintah gampang diadu domba, gampang digergaji nih."