Menkeu Purbaya Ditantang Gun Romli: Setelah Rp20 T, Tagih Juga Rp4,4 Triliun dari Keluarga Soeharto

Fakta Singkat:

• Gun Romli dukung penagihan pajak Rp20 T.
• Ia ingatkan ada Rp4,4 T dari keluarga Soeharto sesuai putusan MA.
• Desak keduanya segera ditagih negara.

TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli atau dikenal Gun Romli, ikut buka suara soal langkah Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana mengejar para pengemplang pajak hingga mencapai nilai Rp20 triliun. 

Ia memuji gebrakan berani sang menteri. 

Menurutnya, langkah itu sudah tepat.

Namun, masih ada kewajiban negara lain yang juga harus diselesaikan. 

Gun Romli menyebut bahwa selain menagih para pengemplang pajak, pemerintah juga harus menagih dana sebesar Rp4,4 triliun dari Keluarga Soeharto. 

"Keren nih Pak Purbaya mau menagih, pengemplang pajak 20 triliun keren pak, tapi saya mau nitip nih pak. Ada Rp 4,4 triliun yang harus juga ditagih dari Keluarga Soeharto. Itu sudah ada putusannya pak, Mahkamah Agung Nomor 140 PK/PDT 2015. Kan lumayan tuh pak 20 triliun ditambah 4,4 triliun jadi 24,4 triliun segera pak," katanya seperti dikutip dari Instagramnya pada Jumat (14/11/2025).

"Keren Pak Purbaya, tagih terus pengemplang pajak dan juga hartanya Keluarga Soeharto," tambahnya. 

Sempat tagih 200 pengemplang pajak

Sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi membuat gebrakan mengejar 200 penunggak pajak jumbo untuk memperkuat penerimaan negara.

Dari penagihan tunggakan pajak ini, Purbaya dapat mengantongi sekitar Rp 60 triliun untuk masuk ke penerimaan negara.

"Kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar, eksekusi," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dia memastikan 200 penunggak pajak ini tidak dapat lari dari kewajibannya kepada negara.

"Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari," tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari quick win Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak maupun menciptakan beban baru bagi masyarakat.

"Saya naikin pendapatan bukan dengan naikan tarif tapi dorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar, Anda juga enggak kerasa bayarnya. Kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Itu yang kita kejar," ucapnya.