Anggota DPR RI Jazuli Minta Kenaikan PNBP Pertanahan Tak Membebani Rakyat Kecil

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini meminta upaya pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan tidak dibebankan kepada rakyat kecil.

Politikus PKS itu  menyoroti fakta bahwa sebagian besar penguasaan tanah di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usaha besar. 

“Delapan puluh persen tanah ini kan dikuasai oleh para pengusaha besar. Itulah yang harus jadi sasaran peningkatan,” kata Jazuli dikutip Senin (17/11/2025).

Jazuli menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Panja bersama Eselon I Kementerian ATR/BPN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pada awal penyampaiannya, Jazuli mengucapkan selamat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN atas amanah baru yang diemban. 

Ia berharap latar belakang Sekjen yang berasal dari internal birokrasi akan membuat koordinasi dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat maupun anggota dewan semakin baik.

Jazuli mengapresiasi semangat kementerian untuk meningkatkan PNBP.

Namun ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak salah sasaran. 

“Jangan sampai semangat menaikkan PNBP ini mencekik rakyat kecil. Yang harus jadi objek itu para pemegang izin-izin besar, para pengusaha besar,” katanya. 

Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan PNBP harus diiringi dengan perbaikan layanan pertanahan.

Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan. 

“Kalau makin lama kita mengurus, makin lama juga uang masuk. Kalau makin cepat, makin cepat pula pemasukan negara,” ujarnya. 

Ia menilai percepatan layanan adalah prasyarat mutlak agar kebijakan PNBP berjalan efektif dan tidak merugikan publik.

Jazuli juga menyinggung persoalan pelanggaran pengelolaan lahan oleh sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Ia mencontohkan banyak kasus di mana luas lahan yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 

“Izinnya seribu, dia kelola dua puluh ribu. Kalau tidak ditertibkan, itu justru mengurangi PNBP. Kalau ditertibkan, sisanya bisa dikeluarkan izin lagi, masuk lagi pendapatan negara,” jelasnya.