Breaking News:

Sidang Kasus Korupsi e-KTP, Setya Novanto Sebut 9 Nama Anggota DPR dan Cocokkan Data ke Nazaruddin

Menurut Novanto, saat dikonfrontasi, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakannya, mengaku menyerahkan uang kepada sejumlah anggota DPR.

Editor: Erlina Fury Santika
YouTube Trans 7 Official
Setya Novanto 

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali menyebut sembilan nama anggota DPR periode 2009-2014 yang diduga menerima uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Nama-nama tersebut, termasuk anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, diungkapkan Novanto saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

"Tapi, yang jelas saya pernah dikonfrontasi dengan keponakan saya oleh penyidik KPK pada 22 Maret 2018. Saat itu, Irvanto keponakan saya mengaku memberikan uang kepada beberapa orang sebesar 3,5 juta Dollar AS," ujar Novanto kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Novanto, saat dikonfrontasi, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakannya, mengaku menyerahkan uang kepada sejumlah anggota DPR.

Masing-masing yakni Chairuman Harahap sebesar 500.000 Dollar AS, M Jafar Hafsah sebesar 100.000 Dollar AS, dan Ade Komarudin sebesar 700.000 Dollar AS.

Kemudian, kepada Agun Gunandjar Sudarsa sebesar 1 juta Dollar AS, serta Melchias Markus Mekeng dan Markus Nari masing-masing sebesar 500.000 Dollar AS.

"Mekeng dan Markus Nari diberi di ruangan saya di ruang Ketua Fraksi Golkar. Ivan memberi atas perintah Andi 1 juta Dollar AS," kata Novanto.

Selain itu, lanjut Novanto, pihak pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR Irvanto juga ikut menerima duit terkait proyek e-KTP.

Yakni, Olly Dondokambey sebesar 500.000 Dollar AS, Mirwan Amir sebesar 500.000 Dollar AS, Melchias Mekeng dan Tamsil Linrung.

Menurut Novanto, pada saat itu pengusaha pelaksana proyek pengadaan e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, memberikan uang kepada pihak Banggar agar pimpinan badan legislatif itu menyetujui pengajuan anggaran mega proyek nasional tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved