Pemkot Bekasi Berharap Ada Intervensi dari Pemerintah Pusat Terhadap Pencemaran Kali Bekasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memandang persoalan limbah di Kali Bekasi harus melibatkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk turun tangan menangani masalah limbah.

Menurut dia, harus ada perlakuan secara menyeluruh terkait penegakan hukum dan upaya revitalisasi Kali Bekasi yang sejatinya bukan hanya melintasi Kota Bekasi tapi juga sejumlah wilayah.

"Kami juga berharap dari Kementerian Lingkungan Hidup dari Pemerintah Pusat kemudian mengintervensi terkait dengan industrinya terkait dengan pencemarannya, dan kemudian terkait dengan penindakannya karena ini kan bagian yang integral dari hulu sampai hilir," kata Tri, Kamis (27/9/2018).

Pencemaran limbah yang terjadi di Kali Bekasi terjadi karena sepanjang bantaran kali, terdapat industri yang menurut dia memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan ambang batas yang tidak sesuai.

• Potensi Kali Bekasi untuk PDAM Lebih Besar dari Kalimalang, Tapi Tercemar dan Mengkhawatirkan

• Pencemaran Limbah Kali Bekasi Paling Parah Terjadi Musim Kemarau, PDAM Ingin Ada Solusi

• Kondisi Kali Bekasi Semakin Memprihatinkan, Hitam Pekat dan Menimbulkan Bau Tidak Sedap

Pemkot Bekasi dalam hal ini, telah menindak tegas industri yang terbukti melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan, namun limbah tetap saja kerap terjadi lantaran hulu sungai di Kali Cikeas diduga ikut tercemar limbah.

"Identifikasikan sih mereka tidak memiliki IPAL yang cukup sesuai dengan ketentuan sehingga pada waktu tertentu, air buangan itu dibuang ke sungai. Pada saat musim hujan mungkin dampaknya tidak terlalu terasa tapi pada saat sekarang musim kemarau jumlah airnya sedikit nah itu luar biasa," jelas dia