Polemik Wacana Saksi Dibiayai APBN: Tanggapan Bawaslu, PAN Setuju dan NasDem Menolak
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setuju jika dana saksi pada Pemilu 2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Penulis: MuhammadZulfikar | Editor: Wahyu Aji
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, jika usulan tersebut disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR, maka pengelolaan dana saksi akan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Tentu penyelenggara yang berkaitan dengan pengawasan, saksi, dan sebagainya adalah bawaslu. Nah Bawaslu mengalokasikan kpd mereka (partai) lalu mereka yang memberikan itu kepada saksi partai," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
NasDem Menolak
Partai NasDem tidak setuju dana saksi Pemilihan Umum 2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bukan dibebankan ke partai politik.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate berujar, tidak ada aturan yang mengenai dana saksi dibebankan dari APBN, "Yang ada hanya pelatihan saksi," ujar Johnny di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Johnny menyampaikan, tata kelola dana saksi Pemilu dibebankan APBN juga belum jelas. Dikhawatirkan, ucal Johnny, dana saksi yang tidak dipersiapkan secara matang justru berdampak pada rusaknya Pemilu.
"Jadi NasDem akan tetap konsisten tetap tidak menyetujui dana saksi dibiayai APBN," kata Johnny.
Johnny mengatakan, NasDem berpandangan saksi partai politik menjadi tugas kewajiban dan kewenangan parpol itu sendiri.
• Kasus Dugaan Suap Meikarta: Muncul Kode Babe Hingga Penggeledahan Rumah James Riady
• Polres Jakarta Pusat Lakukan Penyisiran Gedung DPR Terkait Kasus Peluru Nyasar
• Jelang Sidang Vonis, Roro Fitria Berharap Putusan Hakim Sesuai dengan Fakta Persidangan
Menurut Johnny, saksi Partai NasDem satu lembaga organik di struktur partai, yang disebut Komisi Saksi NasDem. Anggota saksi NasDem, ucap Johnny, adalah anggota yang permanen, bukan hanya Pemilu 2019, tapi untuk semua kegiatan politik.
"Efisiensi biaya politik, tergantung manejemen parpol masing-masing," kata Johnny.
Johnny mengatakan, jika Parpol bergantung kepada APBN, kemandirian dan modernisasi Parpol tidak akan pernah terwujud,
"Babak belur APBN kita," ucapnya. (Tribunnews.com)