Tawuran di Manggarai Jadi Penyakit Menahun, Antisipasi yang Dilakukan hingga Kamuflase Narkoba

Terkait ramainya aksi tawuran yang terjadi di kawasan Pasar Rumput akhir-akhir ini, Dyan menuturkan pihaknya tengah mencari akar permasalahannya.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO
Tawuran Antar Warga Pecah di Depan Pasar Rumput Jaksel. 

Menurut Bestari, tawuran yang sering terjadi di kawasan ini tak lain karena banyaknya pengangguran dan ekonomi yang rendah.

Anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Bestari Barus dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) saat ditemui di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014).
Anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Bestari Barus dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) saat ditemui di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014). (Warta Kota/angga bhagya nugraha)

Iapun menyarankan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah tak hanya berpangku tangan atau sekedar malakukan monitoring dari dalam ruangan kerja dan mesti berani melakukan blusukan untuk mengetahui persoalan yanh dihadapi warganya.

"Enggak tepat sasaran (Program Magrib Mengaji). Makanya Wali Kota kalau enggak mampu turun aja. Jangan meremote dari kantor aja, harus turun kelapangan mencari akar masalahnya," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (6/2/2019).

Senada dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata Abdul Ghoni menilai program mengaji masih belum berjalan maksimal.

"Iya belum maksimal, kan baru tahun ini dilaksanakan baru awal-awal," ucap Ghoni saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ghoni menyarankan, Pemkot Jakarta Selatan mengajak duduk bersama kedua belah pihak kelompok yang sering tawuran.

"Kumpulkanlah dari sisi kanan dan kiri yang bertikai itu, tanya apasih persoalannya. Duduk bareng dan bikin surat perjanjian dari kepolisian bikin jera agar enggak keulang lagi," kata Ghoni.

Bahkan menurut Ghoni bentrok antar warga di Pasar Rumput kemungkinan besar dipicu masalah 'perut' dan ketimpangan sosial karena tingginya angka pengangguran.

"Orang tawuran itu kan karena perutnya lapar. Kalau perutnya kenyang, nyari duitnya gampang, enggak mungkin terjadi. Pemprov DKI harus mengambil bagian itu penyaluran tenaga kerjanya. Bisa melalui UKM atau apa sajalah" ungkap Ghoni.

Diketahui dalam bulan ini sedikitnya sudah tiga kali terjadi tawuran antara warga kawasan tersebut. Pertama terjadi pada Sabtu (3/2/2019) yang berimbas pada perusakan halte Transjakarta.

Tawuran kembali pecah pada Selasa (5/2/2019). Parahnya tawuran kemarin itu terjadi langsung dua kali sehari yakni pada sore dan malam hari. (Warta Kota/Kompas.com/Tribunnews.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved